Tuesday, 25 June 2019

Mulai Kampanye Terbuka, Seluruh Masjid dan Mushola Dipantau

Sabtu, 23 Maret 2019 — 17:10 WIB
Sekjen Prima (Perhimpunan Remaja Masjid)  DMI, Abd Haris Zainuddin. (ikbal)

Sekjen Prima (Perhimpunan Remaja Masjid) DMI, Abd Haris Zainuddin. (ikbal)

JAKARTA – Memasuki kampanye terbuka yang dimulai pada Minggu (24/3/2019) besok, semua masjid dan mushola di Indonesia akan diawasi oleh badan otonom Dewan Masjid Indonesia (DMI), yakni Perhimpunan Remaja Masjid (Prima) DMI.

Prima DMI yang menjadi pemantau resmi di bawah Bawaslu akan melakukan pemantauan dari pelanggaran Pemilu 2019. Sekjen Prima DMI, Abd Haris Zainuddin mengatakan masjid sebagai tempat ibadah harus terhindar dari praktek kampanye dan politik praktis.

“Kami siap menjaga masjid, mejaga kesucianya  sehingga tida dikotori oknum tak bertanggung jawab,” ujarnya di kantor DMI Pusat, Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019).

Haris menjelaskan pemantauan di masjid dilakukan pada kegiatan khutbah Jumat, ceramah, pengajian, dan majelis taklim. Pemantauan juga dilakukan atas praktek-praktek kampanye hitam, penyebaran berita bohong (hoaks) dan fitnah. Masjid dan mushola, lanjutnya, juga harus bersih dari alat peraga kampanye.

“Misal ada yang sampaikan berita bohong di dalam masjid dan mushola, fitnah atau tuduhan tanpa dasar terhadap paslon dan caleg. Kemudian pemantauan ketika ada yang menghina seseorang atau agama, suku, ras golongan di masjid terkait Pemilu.  Kemudian adanya hasutan untuk melakukan kekerasan, juga menjadi pemantauan kami,” terangnya.

Diketahui sesuai catatan DMI dan Kemenag terdapat sekitar 794 ribu masjid dan mushola di seluruh Indonesia. Haris mengakui kepengurusan Prima DMI belum mencakup semua masjid dan mushola sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan.

Dia mengatakan masyarakat bisa turut mengawasi dan melaporkan ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran kampanye dalam masjid melalui pesan singkat WhatsApp di nomor 081293934574. Warga juga bisa melapor dengan mengunduh google form di aplikasi Gowaslu.

“Sesuai ketentuan Bawaslu pelaporan harus jelas siapa yang dilaporkan dan siapa pelapornya. Laporan juga harus menyertakan bukti gambar atau video,” terangnya.

Pemantauan akan dimulai pada 24 Maret 2019 hingga 17 April 2019. (ikbal)