Tuesday, 23 April 2019

Reformasi Birokrasi

Kamis, 28 Maret 2019 — 5:09 WIB

Oleh Harmoko

KORUPSI gratifikasi dan sejenisnya merupakan satu dari sekian penyakit birokrasi negeri ini. Sejumlah kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan ( OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akhir – akhir ini menguatkan indikasi adanya penyakit birokrasi ini kian sulit dipungkiri.

Sudah 100 kepala daerah yang diproses oleh lembaga antirasuah sejak tahun 2004 lalu. Terbanyak selama periode tahun 2016 – 2018, yakni 43 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Umumnya kepala daerah yang diproses KPK karena dugaan penyuapan terkait promosi jabatan, penerimaan fee proyek, pengesahan RAPBD dan gratifikasi untuk memperoleh perizinan.
Banyak ahli mengatakan reformasi birokrasi menjadi salah satu upaya mencegah korupsi, gratifikasi, pungli dan beragam modus bentuk kolusi lainnya.

Bicara reformasi bukan hal baru. Sebulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya 25 September 1945, semua pegawai pemerintah terdahulu, bentukan kolonial yang dikenal dengan sebutan “pangreh praja” ditetapkan menjadi pegawai RI.

Pangreh praja adalah pribumi yang diangkat menjadi pegawai sebagai kepanjangan tangan pemerintah Kolonial Belanda. Pangreh praja yang menyisakan kultur kolonial, tak sesuai dengan alam kemerdekaan. Karenanya reformasi birokrasi kembali dilakukan pada 27 Desember 1949 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 dibentuklah Kantor Urusan Pegawai (KUP) untuk menyatukan pegawai dari berbagai latar belakang instansi/jawatan.

Sebuah negara di mana pun berada, butuh birokrasi sebagai mesin penggerak pemerintahan. Presiden dan kabinet boleh muncul silih berganti, tetapi birokrat tetaplah dalam barisan yang rapi. Hanya pensiun, mundur, dipecat atau “ ajal” yang mengakhiri peran mereka sebagai aparatur negara – sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).

Cukup beralasan jika birokrasi terus direformasi dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Bahkan, saat ini ada kementerian yang khusus menangani reformasi birokrasi.

Tujuannya tentu saja untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pelayanan publik serta lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Menciptakan aparatur yang bersih, profesional dan bertanggung jawab. Maknanya reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jika reformasi birokrasi sudah berulangkali dilakukan, tetapi pelayanan publik belum seperti diharapkan, apalagi masih diwarnai adanya pungli dan korupsi, lantas di mana letak kekeliruannya? Adakah faktor yang menjadi penghambat?

Jawabnya boleh jadi sangat beragam, tetapi kuncinya terletak kepada bagaimana pelaksanaannya, sistem pengawasannya dan fasilitas pendukungnya. Dan, tidak kalah pentingnya tanggungjawab dari pejabat penyelenggaranya.

Di negara maju, kalau pejabat tidak sanggup melaksanakan tugas dan wewenangnya atau gagal, ada kultur mengundurkan diri dari jabatan. Kultur kita memang belum sampai ke sana, tetapi bersikap jujur mengakui atas sebuah kegagalan sudah saatnya dibudayakan. Setidaknya legowo jika dimutasi ketimbang diturunkan jabatannya. Bukan sebaliknya melakukan gugatan.

Lebih – lebih bagi penyelenggara negara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK masih saja bertahan dengan jabatannya. Meski undang – undangnya menyebutkan seseorang dapat dikatakan bersalah setelah berstatus pidana, tetapi perilaku ini bukan contoh yang baik bagi pembangunan hukum di negeri kita. Bukan pejabat reformis yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan aparatur bersih dan berwibawa.

Keteladanan pejabat menjadi salah satu kunci reformasi birokrasi berjalan sebagaimana diharapkan. Karena itu sering dikatakan reformasi birokrasi bukan semata mengatur, menata dan membenahi kinerja Aparatur Sipil Negara. Lebih utama menata mereka yang berada di barisan terdepan birokrasi, yaitu Pejabat Sipil Negara. Merekalah sebagai penyelenggara dan penanggungjawab suksesnya reformasi birokrasi.

Ing Ngarsa sung tulada ( Di depan memberti contoh/teladan). Itulah ajaran Ki Hadjar Dewantara yang tentu saja ditujukan kepada kita semua, termasuk kepada aparatur negara dan pejabatnya. (*).