Wednesday, 21 August 2019

Amien Rais akan People Power, Pramono: KPU Tak Bisa Ditekan-tekan

Senin, 1 April 2019 — 23:30 WIB
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. (kpu)

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. (kpu)

JAKARTA – Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Amien Rais mengancam akan menggelar peopel power (pengerahan massa) apabila Pilpres 2019 cuang.  Menanggapihal itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, upaya pengerahan massa ke kantor KPU tidak dapat mengubah hasil pemilu.

Menurut, persoalan-persoalan yang muncul dalam pemilu hanya dapat diselesaikan melalui proses sengketa di sejumlah lembaga.          “Kan jalurnya sudah diatur melalui Bawaslu, MK, dan DKPP, itu jalurnya. (People power) nggak akan mengubah hasil juga,” kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Sebelumnya Amien menyatakan,  tak akan membawa sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika menemukan potensi kecurangan. Amien justru berencana mengerahkan massa atau people power ke kantor KPU.

Terkait hal itu, Pramono Ubaid mengatakan, KPU tidak bisa ditekan-tekan, oleh karena itu, upaya yang di luar UU tidak akan mengubah hasil. “Karena KPU nggak bisa ditekan-tekan juga untuk mengubah hasil. Kecuali kalau MK menetapkan, KPU berubah. People power apapun nggak akan ngaruh juga,” sambungnya.

Menurut dia, dalam undang-undang disebutkan, MK didesain sebagai saluran sengketa untuk hasil pemilu. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diperuntukan bagi sengketa proses pemilu.

Lembaga lainnya, yakni  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menangani dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. “Yang perlu dicatat itu, KPU, Bawaslu, MK, lahir berkat konstitusi baru hasil amandemen yang waktu itu Pak Amien Rais ketua MPR-nya,” ujarnya.

Sebagai komisioner KPU, ia meminta seluruh pihak untuk mengikuti proses sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pemilu memang bagian dari demokrasi, tetapi, demokrasi itu sendiri ada aturan yang harus ditaati. “Nggak boleh demokrasi ada menang-menangan. Apa-apa harus rakyat, semua diserahkan ke rakyat, itu tak boleh. Demokrasi itu ada aturanya,” tandas Pramono.

Tak Percaya MK

Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Amien Rais memberi peringatan agar Pemilu 2019 bisa dijalankan dengan jujur dan adil (jurdil) tanpa ada kecurangan dari pihak manapun.

Amien bahkan menyebut dirinya akan mengerahkan massa di Monumen Nasional (Monas) jika menemukan pemilih siluman (ghost voter) dan kecurangan dalam Pemilu 2019.

“Jika DPT tidak efektif karena penuh dengan ghost voter Insya Allah setelah Pemilu dan kita punya bukti ada kecurangan yang sistematik saya akan kerahkan massa untuk kumpul di Monas, menggunakan people power,” kata Amien saat pers rilis BPN Prabowo-Sandi terkait dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) invalid di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Mantan Ketua MPR RI ini mengaku sudah tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak yang menangani jika ditemukan adanya kemungkinan kecurangan dalam Pemilu. “Kita tidak percaya dengan MK, jadi kaya (seperti) harus menyelesaikan masalah on our own,” ucap dia.

Amien juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu bisa menyempurnakan DPT dalam sisa waktu sebelum pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang. Pasalnya, jika tidak diselesaikan maka rawan terjadi kecurangan. (*/win)