Monday, 26 August 2019

Kritik Prabowo, Purnawirawan TNI Jelaskan Sistem Pertahanan Keamanan

Kamis, 4 April 2019 — 9:17 WIB
Purnawirawan TNI yang juga mantan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin.(ikbal)

Purnawirawan TNI yang juga mantan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin.(ikbal)

JAKARTA –  Purnawirawan TNI yang juga mantan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menilai cara berpikir Prabowo Subianto terkait sistem keamanan nasional yang disampaikan dalam debat capres merupakan kesalahan yang fatal.

Menurut pria yang terakhir menjabat sebagai Mayor Jenderal itu, Prabowo tidak paham bahwa sistem keamanan Indonesia tidak boleh melenceng dari amanat konstitusi.

Dia mengatakan konstitusi menggariskan bahwa keamanan Indonesia memiliki sistem defensif aktif. Sebaliknya, logika Prabowo dinilainya justru menganut sistem ofensif.

“Ada kesan yang disampaikan  oleh Pak Prabowo bahwa sistem pertahanan kita mengarah kepada sistem pertahanan ofensif aktif. Padahal sesungguhnya strategi pertahanan kita adalah defensif aktif sesuai dengan undang-undang pertahanan dan UUD 1945,” tuturnya kepada wartawan, Kamis (4/4/2019).

Menurutnya, sistem defensif aktif yang digariskan undang-undang memiliki semangat untuk menjaga keutuhan dan teritorial Indonesia dengan mengandalkan sistem pengawasan yang menggunakan teknologi canggih. Sebaliknya, pertahanan Indonesia bukan mengacu pada semangat untuk agresif dan ekspansif.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menyebut pengetahuan Prabowo soal sistem keamanan jauh di bawah Jokowi. Padahal Prabowo punya latarbelakang militer, sedangkan Jokowi pemimpin dari sipil.

Pandangan Jokowi soal pertahanan, imbuhnya, sesuai dengan undang-undang dalam sistem defensif aktif.

“Radar harus menjadi CCTV-nya NKRI. Radar kemudian dihubungkan dengan satuan-satuan pemukul yang bergerak setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan besarnya ancaman,” tandasnya.

Pria yang juga pernah mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Barat ini pun menilai, pernyataan Jokowi sudah sesuai dengan tracknya bahwa setiap pengadaan alutsista wajib melibatkan industri strategis dalam negeri.

Jokowi dinilainya juga punya gagasan yang brilian dengan menekankan pembelian alutsista juga bagian dari alih teknologi secara berjenjang sampai dengan mampu membuat alutsista secara mandiri.

“Bayangkan saja tahun 2001 anggaran alutsista hanya Rp. 25 Triliun, namun sekarang naik 4 kali lipat lebih menjadi Rp. 107 Triliun,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.

Saat ini, kata Hasanuddin, Indonesia menempati urutan ke 15 dalam jajaran peringkat militer terkuat sedunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, dan Prancis, yang menempati urutan pertama hingga kelima.

“Ini merupakan salah satu bukti TNI kita disegani oleh negara lain di dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut dia menambahkan di tingkat regional, TNI merupakan satuan militer terbesar di Asia Tenggara. TNI mengungguli angkatan bersenjata Vietnam dan Thailand di urutan ke-2 dan ke-3. Prestasi ini disebabkan bonus demografi yang membuat TNI surplus banyak pasukan, baik tentara aktif maupun tentara cadangan yang mencapai lebih dari 800 ribu personel.

“Tentara kita ungggul di Asia Tenggara, bahkan dalam beberapa kompetisi, TNI selalu mampu meraih prestasi,” ujar dia.

Hasanuddin juga sepakat dengan calon presiden 01 Joko Widodo yang menyebut tantangan di masa depan adalah perang teknologi sehingga pembangunan alutsista menjadi sangat penting. (ikbal/tri)