Tuesday, 23 April 2019

BPJSTK Tanamkan Urgensi Jaminan Sosial Kepada Penyedia Pekerja Alih Daya

Senin, 15 April 2019 — 17:14 WIB
Direktur Kepesertaan BPJS TK, E. Ilyas Lubis dan Ketua Umum ABADI Mira Sonia disaksikan Dewan Pengawas BPJSTK Inda D Hasman dan Sekjen Asosiasi Bisnis AlIh Daya Indonesis (ABADI) Andri Subandrio melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan ABADI.(rihadin)

Direktur Kepesertaan BPJS TK, E. Ilyas Lubis dan Ketua Umum ABADI Mira Sonia disaksikan Dewan Pengawas BPJSTK Inda D Hasman dan Sekjen Asosiasi Bisnis AlIh Daya Indonesis (ABADI) Andri Subandrio melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan ABADI.(rihadin)

JAKARTA –  Dari 7.021 perusahaan alih daya, namun baru 4.934 perusahaan yang telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh kapada pekerjanya.

“Kami mengapresiasi  ABADI (Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia) karena memiliki dedikasi yang kuat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerjanya.” kata Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis, dalam kegiatan CEO Coffee Morning di gedung Apindo Jakarta, Sening (15/4/2019).

Dalam kegiatan coffee morning tersebut juga digelar penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan ABADI untuk mewujudkan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih baik, tertib administrasi dana pendaftaran, serta sosialisasi kepada para perusahaan anggota ABADI.

ilyas2

“Momen ini merupakan wujud dari cita-cita luhur para anggota ABADI dalam memberikan dan mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja alih daya di Indonesia. Kami berharap dengan kerjasama yang dilakukan ini dapat meningkatkan kepatuhan dan juga kesadaran dari masyarakat pekerja atas manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan,” tutur  Ilyas.

Menurutnya, mendapatkan perlindungan jaminan sosial merupakan hal yang mendasar dan menjadi hak pekerja dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, karena setiap pekerjaan memiliki risiko yang dapat membayangi setiap waktu.

“Pekerja alih daya (outsourcing) bukan pengecualian untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan ini karena risiko yang mengintai para pekerja ini bisa jadi cukup tinggi,” pungkas Ilyas.(rihadin/tri)