Tuesday, 16 July 2019

Demi Indonesia, Masyarakat Jangan Golput

Selasa, 16 April 2019 — 15:54 WIB
ilustrasi

ilustrasi

JAKARTA –  Rumah Mediasi Indonesia mengimbau masyarakat untuk menyampaikan hak pilihnya pada Pemilu, Rabu (17/4/2019) besok.

Direktur Rumah Mediasi Indonesia, M. Ridha Saleh, mengatakan hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara.

Selain itu, dalam Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

“Pasal ini mengandung dua makna eksplisit, bahwa dalam kehidupan pemerintahan setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih, kedua subjek tersebut memiliki posisi yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan,” kata Ridha di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Mantan komisioner Komnas HAM ini menjelaskan, konsep hak pilih universal awalnya merujuk pada hak pilih seluruh penduduk, tanpa memandang harta kekayaan. Negara pertama yang menerapkan konsep hak pilih universal adalah Perancis pada 1792.

Hak pilih universal berarti semua penduduk boleh memilih dalam pemilihan umum. Meskipun hak pilih memiliki dua komponen yang penting, yaitu hak untuk memilih dan kesempatan untuk memilih. Melalui konsensus politik, imbuhnya, negara diberi kewenangan untuk mengatur dan membatasi siapa saja yang di perbolehkan untuk memilih.

“Itu berarti begitu pentingnya hak pilih yang melekat pada setiap orang, karena hak pilih itu berhubungan erat dengan tingkat kesadaran dan pengetahuan seseorang tidak hanya kepada siapa yang dipilihnya akan tetapi hal yang lebih penting adalah ikut serta dalam menentukan masa depan kehidupanya dalam bernegara,” paparnya

Menyoal hak memilih (right to vote), dia menjelaskan, setiap warga negara yang akan memberikan hak pilihnya harus memenuhi syarat-syarat administratif dan subtantif.

“Dalam konteks hak asasi manusia, hak pilih juga mengandung dua makna yaitu hak untuk memilih dan hak untuk tidak memilih, terkait dengan hak untuk tidak memilih atau golput secara politik diberikan arfirmasi yaitu dikarenakan berbagai alasan idilogis atau kesadaran politik yang melatarbelakangi pemegang hak pilih tersebut,” tandasnya.

Karena itu, menurut Ridha, negara diberikan tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi dan menghormati. Negara juga harus menjamin kebebsan dan kemerdekaan setiap warga negara yang memilki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Negara harus bersifat aktif memfasilitasi dan mengajak setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

KPU dan Bawaslu, tandasnya, merupakan lembaga negara yang dimandatkan untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya pemilihan umum dan memastikan setiap warga negara harus menggunakan hak pilihnya.

“KPU harus menjamin dan memastikan bahkan diperintahkan untuk menyediakan aturan dan perangkat teknis untuk memastikan setiap warga negara agar dengan mudah untuk menggunakan dan menyalurkan hak pilihnya,” tuturnya.

“Karena hak pilih ini sifatnya istimewa, maka hak pilih tidak adapat dibatasi atau dihilangkan karena alasan teknis seperti waktu atau kendala-kendala tehnis lainnya yang menyebabkan hilangnya hak pilih sesorang,” imbuh dia

Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, berpendapat senada. Menurutnya satu suara sangat menentukan masa depan Indonesia di lima tahun mendatang. Dengan berpartisipasi dalam Pemilu, masyarakat memiliki landasan etika dan moral untuk mengkritik pemimpin pilihan mereka di masa depan.

“Alangkah baiknya kalau besok tanggal 17 semua kita datang ke TPS dengan riang gembira, menentukan pilihan kita masing-masing. Karena walaupun tidak memilih itu hak semua orang, tapi dengan memberikan hak suara itu lebih baik secara etika dan moral Dan barangkali nanti mereka akan menyesal jika tidak memilih,” kata Emrus. (ikbal/tri)