Tuesday, 23 April 2019

Isu Sampah Plastik di Laut Jawa Dibahas dalam Korea Maritime Week

Rabu, 17 April 2019 — 6:17 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA – Isu soal sampah plastik di laut Jawa menjadi salah satu pembahasan di sela-sela pertemuan Asia Pacific Heads of Maritime Safety Agencies (APHoMSA) yang ke 20.

Pemerintah Korea menyelenggarakan acara Korea Maritime Week yang dibuka oleh Associate Director, Ministry of Oceans and Fisheries, Shin Bum Jun, dan sesi congratulatory remarks oleh CEO of Australia Maritime Safety/Authority Mick Kinley hari ini di Lotte Hotel Seoul Korea .

Pada kesempatan tersebut, isu sampah plastik di laut menjadi salah satu bahasan dalam spesial session – Green Ship yang juga menjadi perhatian dunia.

Head of Delegation (HoD) Indonesia, Arif Toha mengatakan bahwa isu sampah plastik di laut sudah masuk pada tahapan kritis yang tentunya harus mendapatkan perhatian dari masyarakat dunia termasuk juga Indonesia.

Menurutnya, pengelolaan sampah plastik di laut tak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga menjadi perhatian utama bagi dunia internasional seperti yang dibahas secara serius pada Korea Maritime Week ini.

Korea Maritime Week 2019 dengan tema “Voyage Together For Connecting the Future” bertujuan untuk menjadi tempat diskusi yang dihadiri oleh para pakar domestik dan internasional sehubungan dengan isu-isu kelautan global saat ini seperti keselamatan dan lingkungan laut termasuk sampah plastik di laut yang nantinya akan bermanfaat untuk pengembangan maritim Republik Korea.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut saat ini telah menyusun strategi pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut.

Salah satu strategi untuk mengurangi sampah plastik di laut tersebut ialah dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

Oleh karenanya, Direktorat jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut menerbitkan Surat Edaran Nomor UM.003/23/14/DJPL.18 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penanganan Sampah di Pelabuhan dan Kapal serta mensosialisasikan surat edaran tersebut kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut dan stakeholders terkait.

Selai itu, Organisasi maritim internasional atau International Maritime Organization (IMO) juga telah mengeluarkan pedoman (guidance) dalam mengelola Reception Facility di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam IMO circular MEPC.1/Circ834/Rev1 tanggal 1 Maret 2018 tentang Consolidated Guidance for Port Reception Facility Providers and Users.

“Komitmen pengurangan sampah plastik di laut sampai dengan 70 persen pada tahun 2025 juga telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam KTT Pemimpin G-20 di Hamburg Jerman pada 7 Juli 2017,” kata Arif.

Berbagai regulasi pun telah diterbitkan pemerintah, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (dwi/b)