Friday, 24 May 2019

BPN Klaim Tahu Sumber Dana Quick Count

Sabtu, 20 April 2019 — 15:09 WIB
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Pipin Sopian (kiri). (ikbal)

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Pipin Sopian (kiri). (ikbal)

JAKARTA – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menolak hasil hitung cepat alias quick count Pilpres 2019. Selain hasil quick count yang memenangkan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, lembaga survei penyelenggara hitung cepat dituding tidak independen.

“Banyak lembaga survei yangg afiliatif, partisan atau konsultan capres tertentu sehingga itu membuat tidak fair,” kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Pipin Sopian di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

Pipin berharap agar setiap lembaga survei yang membuat hitung cepat membeberkan sumber pendanaan kepada publik. Dia beralasan untuk perimbangan transparansi karena hasil quick count juga disampaikan kepada publik.

“Meski mereka sudah lapor ke KPU karena mereka mempublikasikan secara terbuka seharusnya jeroan nya juga dipublikasikan secara terbuka. Mulai dari pendanaan,” pintanya.

Lebih lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak percaya ada lembaga survei yang mengaku membiayai sendiri semua kegiatan quick count. Pipin mengungkapkan setidaknya dibutuhkan dana setidaknya Rp1 miliar untuk melakukan hitung cepat Pemilu 2019.

“Karena ada yang katakan bahwa dana pribadi, padahal bukan. Kita sudah sama tahu dari mana sumber dana mereka. Kita ingin semua terbuka hasil terbuka. Konsekuensi dari transparan semua pihak menghormati termasuk menghormati keterbukaan pendanaan,” jelasnya.

“Ada potensi kecurangan memungkinkan. Misalnya karena biaya quick count itu lebih dari Rp1 miliar. Dan itu, saya ragu itu di danai oleh internal mereka. Karena satu numerator bisa dibiayai Rp500.000 sampai Rp1 juta lebih. Dan mereka butuh antara 2.000 atau lebih orang, itu perlu dibuka,” imbuhnya.

Selain itu BPN juga mencurigai beberapa lembaga survei menggunakan data dari periset yang sama sehingga hasilnya tidak jauh berbeda.

“Apakah lembaga survei yang saat ini mengumumkan benar bahwa mengambil data berbeda atau dari satu sumber, numerator yang sama. Ini yang perlu dicek. Jangan sampai nanti ditemukan ada irisan, orangnya sama, hanya (hasilnya) di bedakan tipis aja,” tandas dia. (ikbal/yp)