Friday, 24 May 2019

Situs www.jurdil2019.org Diblokir Karena Berpihak Satu Paslon

Selasa, 23 April 2019 — 16:35 WIB
(dari paling kiri) Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo Semuel Abrijani. (Yendhi)

(dari paling kiri) Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo Semuel Abrijani. (Yendhi)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya buka suara atas pemblokiran  situs www.jurdil2019.orang terakreditsi milik PT. Prawedanet Aliansi Teknologi.

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, menjelaskan PT. Prawedanet Aliansi Teknologi merupakan lembaga yang tercatat dan terakreditasi sebagai lembaga pemantau pemilu di Bawaslu. Sehingga berhak untuk melakukan pemantauan, termasuk memantau terhadap proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

“Akan tetapi pada faktanya PT. Prawedanet Aliansi Teknologi telah melakukan quick count dan mempublikasikan hasil quick count tersebut melalui bravos radio dan situs www.jurdil2019.org. Dalam aplikasi maupun video tutorial aplikasi Jurdil2019 memuat gambar atau simbol pendukung relawan atau hashtag salah satu pasangan calon,” kata Fritz di kantornya, Selasa (23/4/2019).

Atas dasar itu, Bawaslu menilai PT. Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalahgunakan sertifikat akreditasi yang dikeluarkan Bawaslu. Sertifikat hanya untuk memantau Pemilu. Sedangkan melakukan dan mempublikasikan hasil quick qount menjadi tugas lembaga survei terdaftar oleh KPU.

Menurut Fritz, PT. Prawedanet Aliansi Teknologi terindikasi bersikap tidak netral dan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon tertentu bahwa dalam kedudukannya sebagai pemantau Pemilu. Selain itu telah melanggar Pasal 21 huruf a, c dan e Perbawaslu nomor 4 tahun 2018 tentang pemantau pemilu.

“PT. Prawedanet Aliansi Teknologi terikat pada larangan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu, mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, dan atau melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu,” tegas Fritz.

Atas dasar tersebut, kemudian Bawaslu berkoordinasi dengan Kominfo agar memblokir situs www.jurdil2019.org. “Oleh karenanya bawaslu berwenang untuk mencabut akreditasi sebagai pemantau pemilu dan meminta kepada instansi yang berwenang untuk menutup website Jurdil2019.org,” tandas Fritz.

Di tempat yang sama, Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo Semuel Abrijani menyampaikan bahwa pemblokiran sudah dilakukan melalui proses yang transparan dan sudah pasti ada kesalahan atau pelanggaran aturan yang dilakukan situs tersebut.

“Kita tak berani juga melakukan pemblokiran tanpa ada unsur yang dilanggar. Pemblokiran adalah bentuk sanksi administrasi. Saya garis bawahi. Pemblokiran itu sanksi administrasi. Karena biasanya kalau ada yang dilanggar bisa juga sampai dikenakan sanksi hukum lainya,” tandas dia. (Yendhi/b)