Friday, 23 August 2019

Kasihan Pahlawan Demokrasi Santunan Cuma Rp 30-36 Juta

Rabu, 24 April 2019 — 8:17 WIB
SENTILAN-SANTUNAN-UNTUK-KPPS-YANG-MENINGGAL

GARA-GARA Pemilu serentak, banyak petugas KPPS, Panwaslu dan polisi meninggal kelelahan. Ironisnya, ada yang menyalahkan KPU. Dia kan cuma menjalankan UU. Kalau mau, salahkan pengusul Pemilu serentak dan MK selaku pengabul. Paling ironis, para pahlawan demokrasi itu hanya akan disantuni Rp 30-36 juta. Itupun baru usulan KPU.

Sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia, Pemilu serentak 2019 adalah paling kacau sekaligus tragis. Bagaimana tidak? Kita sudah 14 kali mengadakan Pemilu sejak tahun 1955. Kali pertama menggelar Pemilu lancar-lancar saja, begitu juga di masa Orde Baru. Tapi Pemilu kelima di era reformasi sekarang ini, sungguh kacau sekaligus tragis.

Gara-gara Pileg dan Pilpres digelar serentak, itu kan sama saja dua pekerjaan dikerjakan sekaligus. Tenaga KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) benar-benar dikuras, termasuk juga Panwaslu dan polisi yang mengamankan coblosan. Mereka bekerja 24 jam, dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan dan pelaporan ke KPU.

Mereka tenaga manusia biasa, tak semuanya punya daya tahan yang rosa-rosa macam Mbah Marijan. Akibatnya petugas bertumbangan di sana-sini. Hingga hari ini dilaporkan petugas KPPS meninggal 119 orang, sakit 458 orang. Dari Panwaslu meninggal 33 orang, dan polisi 15 orang.
Ironisnya, ada pengamat politik yang terkesan menyalahkan KPU. Pemilu serentak bukan maunya Arief Budiman Dkk, tapi mereka sekedar menjalankan perintah UU Pemilu. Kalau mau, salahkan saja kepada para pengusul (uji materi) juga MK selaku pengabul, kenapa Pemilu Legislatif musti digabung dengan Pemilu Presiden?

Salah satu pengusul Effendi Gozali ingin agar anggaran Pemilu bisa dihemat. Di samping itu, dengan Pemilu serentak presidential treshold menjadi nihil, sehingga setiap parpol bisa mengusung Capres. Tapi pernahkah sang pengusul juga sang pengabul, memikirkan bahwa Pemilu serentak hanya hemat biaya tapi malah boros di nyawa?

KPU sudah ketemu Menkeu dan diusulkan santunan untuk pahlawan demokrasi itu besarannya Rp 30-36 juta. Itu baru usulan, realisasinya bisa lebih kecil. Sudah layakkah? Negara memberikan santunan Rp 1 miliar perjiwa juga pantas, karena itu itung-itung dana pensiun buat keluarga yang ditinggalkan. Mereka tak sekedar kehilangan orang tercinta, tapi juga sumber nafkah keluarga. – gunarso ts