Thursday, 23 May 2019

Anies Canangkan Pajak Lahan Kosong Naik 100 Persen

Kamis, 25 April 2019 — 20:34 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.  (yendhi)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. (yendhi)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membidik pemilik lahan kosong di seputar kawasan bisnis Segitiga Emas Thamrin-Sudirman-Gatot Subroto. Termasuk lahan di Jalan HR Rasuna Said dan MT Haryono. Anies bakal menaikkan pajaknya hingga 100 persen. Anies menengarai, lahan kosong tersebut selama ini menjadi sarang nyamuk.

Pemilik lahan bisa menghindari pengenaan pajak tinggi bila segera dibangun atau dimanfaatkan untuk kawasan terbuka hijau. “Bila dimanfaatkan untuk kawasan terbuka maka kita beri diskon pajak hingga 50 persen, “kata Anies, Kamis (25/4).

Menurut Anies, selama ini kawasan lahan kosong sering menjadi sarang nyamuk.

“Tidak jelas di dalamnya. Ada yang tumbuh tanaman liar serta binatang-binatang liar kemudian tentu saja kami kemarin merasakan ada problem nyamuk. Lahan kosong seperti inilah tempat mereka bersarang kemudian kegiatan yang tidak sepatutnya terjadi di situ,” ujar Anies.

Anies mengatakan, lahan-lahan kosong sepatutnya jadi ruang terbuka hijau (RTH) yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Rencana kenaikan pajak bagi lahan kosong tersebut sudah dimasukkan ke dalam.

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Obyek Pajak Bangunan Berupa Rumah untuk Tahun Pajak 2019.

Pasal 3 pergub itu menyebut tanah kosong yang dimaksud beralamat di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono.

Namun, jika lahan itu difungsikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan bisa diakes masyarakat, Pemprov DKI akan memberikan diskon pajak hingga 50 persen.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwitjaksana setuju dengan kebijakan tersebut. “Kita mendukung kebijakan ini, “katanya.

Menurut Triwitjaksana, kawasan tersebut merupakan kawasan bisnis dengan NJOP tinggi. Bila pemilik membiarkan kosong maka yang rugi adalah pemprov karena tidak bisa memungut pajak bangunannya, hanya pajak bumi saja.

“Bila tidak dibangun maka pemprov rugi karena tidak memperoleh pajak bangunannya, hanya pajak bumi saja, “katanya.

Ia juga berharap pemilik lahan segera memanfaatkan lahannya.

Dari dats, NJOP pada kawasan tersebut memang tinggi. Untuk kawasan Thamrin dan Sudirman berkisar Rp60 juta permeter2 hingga Rp80 juta permeter2. Sedangkanbkawasan lainnya di bawah Rp60 juta permeter2. (john/b)