Thursday, 23 May 2019

Eggi Sudjana : People Power Tidak Terkait Makar

Jumat, 26 April 2019 — 16:17 WIB
Eggi Sudjana (baju putih) tak penuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. (cw2)

Eggi Sudjana (baju putih) tak penuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. (cw2)

JAKARTA – Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana mengungkapkan kalau makna people power yang pernah diserukannya bukan terkait makar.

“Saya ingin lebih tegaskan dulu bahwa statement yang saya berkait dengan people power harus dipahami oleh masyarakat luas tidak ada kaitannya dengan makar, tidak ada kaitannya dengan melawan Pemerintahan yang sah, engga ada,” ujar Eggi ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Jumat (26/4/2019).
Menurutnya, people power yang ia maksud terkait dengan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Apabila Pemilu 2019 ini diwarnai kecurangan maka ia akan melakukan people power atau menggerakan massa.
“People power yang saya ucapkan adalah konsekuensi logis dari situasi yang disebut Pemilu curang,” imbuhnya.
“Jadi kecurangan ini sudah kita upayakan secara prosedur, datang ke Bawaslu, saya ke Malaysia juga saya temui dubes, tapi tidak ada respons,” jelas Eggi.
Menurutnya, people power juga tidak melanggar hukum. Sebab, kata Eggi, kekuatan rakyat semacam ini telah diatur dalam undang-undang dasar 1945.
“Maka logika gerakannya menjadi kekuatan rakyat dan kekuatan rakyat itu sah menurut UUD45 pasal 1 ayat 2 dan 3 menyatakan dengan jelas kedaulatan rakyat, bahkan pasal 28e ayat 3 UUD45 menyatakan setiap orang berhak berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat,” serunya.
Diketahui, Eggi Sudjana dilaporkan oleh Dewi Tanjung terkait seruan people power. Laporan tersebut disertakan dengan barang bukti berupa video Eggi Sudjana saat menyerukan people power.
Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/2424/IV/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus. Tindakan pidana yang dilaporkan adalah dugaan pemufakatan jahat atau makar.
Selain itu, Eggi juga dilaporkan atas dugaan melanggar UU ITE Pasal 107 KUHP junctoPasal 87 KUHP atau Pasal 28 ayat (2) junctoPasal 45 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kemudian pada Jumat (26/4/2019) sekitar pukul 13.00 WIB Eggi bersama dengan kuasa hukumnya, Kapitra Romadoni Nasution, mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya itu guna mengklarifikasi laporan tersebut. (cw2)