Saturday, 21 September 2019

Kasus Dugaan Suap DAK, KPK Tetapkan Walikota Tasikmalaya Jadi Tersangka

Jumat, 26 April 2019 — 16:05 WIB
KPK-yendhi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman, sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya Tahun 2018.

Juru Bicara KPK, Febri Dianysah, mengatakan Budi diduga menyuap mantan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo sebesar Rp400 juta.

“Tersangka diduga memberi uang total sebesar Rp400 juta, terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan,” ucapnya, Jumat (26/4/2019).

Kasus dugaan suap ini berawal pada tahun 2017. Saat itu, Budi bertemu dengan Yaya untuk membahas alokasi DAK Kota Tasikmalaya. Yaya menawarka kepada Budi untuk mengurus langsung proses alokasi DAK Kota Tasikmalaya.

“BBD (Budi Budiman) bersedia memberikan fee, jika Yaya membantunya mendapatkan alokasi DAK,” kata Febri.

Kemudian, pada bulan Mei 2017, Budi mengajukan usulan DAK untuk Kota Tasikmalaya kepada Kemenkeu untuk sejumlah bidang seperti jalan, irigasi, dan rumah sakit rujukan.

KPK menduga jika Budi memberikan uang Rp 200 juta kepada Yaya pada tanggal 21 Juli 2017. Yaya pun menepati janjinya. Ia berhasil mesahkan alokasi DAK yang diperoleh Kota Tasikmalaya.

Dalam APBN 2018, Kota Tasikmalaya mendapat alokasi DAK sebesar Rp124,38 miliar. Budi kembali memberikan uang senilai Rp 200 juta kepada Yaya pada 3 April 2018 karena telah mengabulkan DAK Kota Tasikmalaya.

Atas perbuatannya, Budi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (cw6/yp)