Sunday, 18 August 2019

KPU: Peserta Pemilu Tidak Serahkan LPPDK Keterpilihan Dibatalkan

Jumat, 26 April 2019 — 13:17 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman (tengah). (yendhi)

Ketua KPU RI Arief Budiman (tengah). (yendhi)

JAKARTA  –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, bahwa peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai waktu yang ditentukan. Jika tidak dilaksanakan maka keterpilihan bisa dibatalkan atau tidak dilantik.

“Laporan akhir dana kampanye ya, sering disebut LPPDK atau laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye itu kalau dia tidak menyerahkan, maka keterpilihannya bisa dibatalkan,” kata Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

Arief menjelaskan, jika peserta Pemilu termasuk baik calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, termasuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye maka status sebagai peserta Pemilu akan dibatalkan. Begitu juga denan laporan akhir dana kampanye, jika tidak diserahkan maka keterpilihannya akan dibatalkan.

“Regulasinya begitu, nggak ada (toleransi) pokoknya sesuai waktu yang sudah ditentukan,” tegas Arief.

Untuk itu, Arief kembali mengingatkan agar seluruh peserta Pemilu mematuhi aturan dan menyerahkan LPPDK tepat waktu.

“Makanya saya ingin mengingatkan kemarin ketika memberi pengarahan kepada peserta Pemilu dan KAP-nya mohon dipatuhi betul jadwalnya, serahkan tepat waktu jangan sampai terlambat,” tandas Arief.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kewajiban menyerahkan LPPDK pada pasal 335 ayat 1, 2, dan 3 dijelaskan bahwa laporan dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye, partai politik peserta pemilu, calon anggota DPD yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

Pada ayat 4 disebutkan bahwa LPPDK wajib mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Pada Pasal 338 ayat 3 dan 4 menyebutkan jika peserta Pemilu tidak menyerahkan LPPDK ke kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU maka akan dikenakan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih. (yendhi/mb)