Friday, 23 August 2019

Nur Mahmudi Hadiri Rapat Paripurna DPRD Depok, Mendadak Muncul Demo

Jumat, 26 April 2019 — 22:36 WIB
Kasno,  warga Cilodong yang mengelar aksi deno di dalam ruang gedung DPRD Depok. (anton)

Kasno, warga Cilodong yang mengelar aksi deno di dalam ruang gedung DPRD Depok. (anton)

DEPOK – Kegiatan sidang paripurna DPRD Kota Depok menyambut HUT ke-20 Kota Depok  sempat ricuh akibat aksi protes warga terhadap mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail yang datang ke acara tersebut.

“Tangkap Nur Mahmudi…! Tangkap Nur Mahmudi..! Tangkap Nur Mahmudi …!” teriak Kasno,  warga Cilodong di dalan ruang rapat gedung DPRD Kota Depok yang langsung dihalau petugas Satpam DPRD setempat untuk keluar ruang sidang,  Jumat (26/4/2019). Mereka menuding Nur Mahmudi yang jelas melakukan tindak pidana korupsi pembebasan lahan Jalan Raya Nangka.

Kehadiran mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, yang menjabat selama dua priode yaitu tahun 2004-2009 dan 2009-2014, memang agak berbeda, karena selama ini jarang mantan walikota yang hadir dalam kegiatan sidang paripurna HUT Kota Depok.

Aksi protes dan demo di dalam ruang sidang setelah kegiatan sidang selesai dan ketika seksi kegiatan foto bersama antar pimpinan sidang yang diketuai Wakil Ketua DPRD Supariyono. Mereka mendadak protes, saat ini pimpinan Dewan bersama Walikota Muhammad Idris dan Wakil Walikota Pradi Supriatna ingin foto bersama.

Kehadiran mantan Walikota Nur Mahmudi Ismail yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana Korupsi pembebasan Jl. Raya Nangka oleh Polda Metro Jaya dan Polres Depok dianggapnya sangat memprihatinkan.

Kasno,  mengatakan jelas sangat menyakitkan rakyat melihat kehadiran dan kedatangan mantan Walikota Nur Mahmudi Ismail yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tanpa malu dan sungkan hadir di gedung rakyat.

“Dia makan duit rakyat kok bisa bisanya datang dengan santai ke gedung rakyat apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, ” ujarnya geram sambil membentangkan poster.

Mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Harry Prihanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian karena diduga terlibat korupsi dana sebeaar Rp 10,7 miliar pembebasan lahan Jl. Raya Nangka.  Kasusnya hampir sebanyak lima kali pelimpahan berkas hanya mondar mandir di Polres Depok dan Kejaksaan Negeri Depok saja. (anton/win)