Monday, 17 June 2019

Sebut Tanah BMW Sah Milik DKI, Anies: Insyaa Allah Nggak Masalah

Rabu, 15 Mei 2019 — 12:59 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. (yendhi)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. (yendhi)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang membatalkan sertifikat hak pakai (SHP) terhadap Taman BMW di Pangganggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara tidak mempengaruhi hak milik tanah Taman BMW yang telah sah milik Pemprov DKI.

Anies menjelaskan, bahwa ada dua perkara gugatan yang pertama di Pengadilan Negeri dimana Pemprov DKI berhadapan dengan PT Buana Permata Hijau sedangkan yang kedua PT Buana Permata Hijau menggugat proses administrasi Taman BMW Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Yang kemarin diputuskan adalah yang di PTUN jadi proses administrasinya yang digugat oleh PT Buana tapi materinya adalah sah milik kita dan itu diputuskan di pengadilan negeri, jadi pengadilan negeri sudah memutuskan,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Anies mengaku telah berkomunikasi dengan BPN dan BPN akan melakukan upaya banding atas putusan PTUN yang mengabulkan gugatan PT. Buana Permata Hijau. Anies tegaskan bahwa secara substansi tanah itu sudah di putuskan Pengadilan Negeri sah milik DKI.

“Insya Allah nggak masalah. BPN yang akan banding, yang digugat bukan Pemprov tapi BPN di PTUN. Disitu kita menjadi intervensi, tetapi di pengadilan negeri kita menang dan menunjukkan secara material substansial tanah itu sah milik DKI,” tegas Anies.

Menurut Anies, dalam kasus ini pihak tergugat adalah BPN sedangkan Pemprov DKI hanya menjadi intervensi sehingga banding akan dilakukan oleh BPN.

Berdasarkan pres rilis yang diterima poskotanews dari kuasa hukum PT Buana Permata Hijau, Damianus H. Renjaan, majelis hakim PTUN DKI Jakarta dalam putusannya No. 282/G/2018/PTUN-JKT mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau dengan membatalkan Sertifikat Hak Pakai No. 314/ Kelurahan Pangganggo dan sertifikat hak pakai No. 314/ Kelurahan Pangganggo di lahan Stadion BMW.

“Dalam pertimbanhan putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa penerbitan kedua sertifikat tersebut terbukti cacat hukum baik secara prosedur maupun subtansi,” kata Damianus dalam keterangan tertulisnya.

Atas putusan tersebut, PT Buana Permata Hijau meminta Pemda DKI Jakarta menghentikan pembangunan Stadion BMW dan menghormati PT Buana Permata Hijau atas lahan tersebut. (yendhi/yp)