Tuesday, 21 May 2019

Agar Tak Jadi Misteri, Pemerintah dan KPU Didesak Investigasi Kematian Petugas KPPS

Kamis, 16 Mei 2019 — 19:27 WIB
APDI dan LPKAN saat memaparkan masalah korban Pemilu Serentak.  (rizal)

APDI dan LPKAN saat memaparkan masalah korban Pemilu Serentak. (rizal)

JAKARTA   –  Ketua Umum Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI)  Wa Ode Nur Intan mendesak pemerintah membentuk tim investigasi  KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang meninggal dunia dalam tugasnya pada Pemilu Serentak 2019 Lalu.

Khusus yang kompreshensif dan transparan agar penyebab kematian diketahui secara jelas bukan jadi misteri dan beban  masa depan demokrasi.

“Menantang Jokowi dan Prabowo untuk berlomba kepedulian terhadap korban pemilu 2019 baik membantu pelayanan kesehatan bagi yang sakit maupun memberikan dukungan bagi keluarga korban yang meninggal,” kata Wa Ode Nur Intan di Jl.  Cikini,  Kamis (16/5/2019).

APDI juga mendesak KPU dan pemerintah memberikan prioritas layanan kesehatan bagi ribuan petugas pemilu yang masih terbaring di rumah sakit.

“Apabila KPU dan Pemerintah masih tetap abai terhadap kemanusiaan, dan tidak ada keseriusan dalam menangani Korban Bencana Pemilu 2019 ini, maka APDI bersama konsorsium akan menempuh jalur hukum baik nasional maupun internasional,” katanya.

Di tempat yang sama, Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Apratur Negara (LKPAN) Wibisono mengatakan,  KPU selaku penyelenggara pemilu dalam hal pesta demokrasi ini belum melakukan persiapan yang matang.\

“Dimana KPU tidak mempersiapkan jaminan kesehatan bagi anggota KPPS. KPU tidak memikirkan beban pekerjaan yang bertambah dan tidak adanya aturan yang mengatur tentang sistem kerja para anggota KPPS ini,” katanya.

Sehingga mereka bekerja hampir 24 jam dalam beberapa hari, dimana harusnya KPU dapat mempertimbangkan persamaan hak se bagaimana diatur dalam ketentuan UU. (rizal/win)