Wednesday, 21 August 2019

Tuding Terjadi Kecurangan, BPN Tak Persoalkan Rekapitulasi Suara Pileg

Kamis, 16 Mei 2019 — 14:53 WIB
Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid . (ikbal)

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid . (ikbal)

JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menyatakan tidak akan menerima hasil penghitungan KPU. Mereka beralasan terdapat kecurangan yang merugikan pasangan calon (palson) 02 di Pilpres 2019. Meski demikian, BPN tidak pernah menolak hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara bersama.

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid mengatakan saksi BPN tidak pernah mempersoalkan perolehan suara dalam pleno terbuka. “Kalau rekap ini kita ikuti dari awal, klaim selisih suara nggak ada, baik dari 01 dan 02, baik pilpres hampir tidak ada selisih suara,” katanya di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Pramono menuturkan hal yang sering dipersoalkan lebih kepada data daftar pemilih. Dia menjelaskan terdapat beberapa perbedaan data daftar pemilih yang ternyata disebabkan beberapa faktor, di antaranya adanya pemungutan suara ulang (PSU). Namun Pramono menyebut persoalan data pemilih dapat dijelaskan KPU Provinsi.

“Mungkin dipertanyakan pencatat daftar pemilih, suara sah dan tidak sah yang kadang ada beberapa tidak sinkron. Tapi kan itu beberapa semua bisa dijelaskan KPU provinsi karena sering ada PSU dan pemilih lanjutan sehingga membuat pemilih beda dan kemudian hak pilihnya berbeda dan itu hanya dijelaskan saja,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan perdebatan soal suara justru terjadi pada Pileg. Suara pemilihan DPR dan DPD RI sempat dipermasalahkan dalam rekapitulasi Sulawesi Tenggara, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.

“Beberapa kali muncul klaim selisih suara dalam pemilu legislatif khususnya DPR dan dpd. Seperti yang ada di Sultra, Jatim, Kalbar dan kemarin ada di mananya itu kan soal selisih suara pemilu DPR dan DPD,” tutur dia.

Terkait dengan tudingan kecurangan dan klaim selisih suara KPU meminta agar pihak yang mempersoalkan suara dapat membukan data bersama dalam pleno terbuka. Jika enggan mengadu data, KPU mempersilahkan untuk melapor ke Bawaslu.

“Dengan klaim begitu kita minta masing-masing pihak untuk menunjukkan datanya dan dibandingkan dengan data Bawaslu dan KPU.

Kedua, kalau cara tadi belum terima maka disilahkan mengajukan laporan pelanggaran administrasi atau sengketa ke Bawaslu,” pungkas Pramono. (ikbal/yp)