Tuesday, 16 July 2019

Rp436 Triliun Aset Pemprov DKI Belum Terdata

Jumat, 17 Mei 2019 — 0:40 WIB
Prasetyo Edi Marsudi

Prasetyo Edi Marsudi

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI menuntaskan sejumlah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Terutama menyangkut aset fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

Lahan yang sudah diserahkan tapi masih tetap dimanfaatkan oleh pengembang. “Ada rekomendasi BPK RI yakni menyangkut penyempurnaan catatan aset serta masalah lahan fasos dan fasum,” kata Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, Kamis (16/5/2019).

Menurut Prasetio, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov DKI masih menyisakan masalah tersebut. “Ini harus menjadi perhatian agar tahun depan pemprov juga mampu mempertahankannya,” kata Prasetio.

Seperti diketahui, pada Rabu (15/5/2019), BPK memberikan catatan terhadap WTP yang diraih pemprov. Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah sebelumnya menyampaikan sejumlah rekomendasi yang harus dituntaskan. Yang paling utama adalah menyangkut lahan fasos dan fasum.

Disebutkan masih banyak lahan fasos fasum yang sudah diserahkan ke pemprov namun dimanfaatkan kembali oleh pengembang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemprov pasti akan menuntaskan masalah rekomendasi itu. “Sudah menjadi kewajiban pemprov untuk menuntaskan masalah itu” terangnya.
Berdasarkan data penataan aset yang dilakukan beberapa tahun ini hingga Februari 2019, Pemprov DKI Jakarta berhasil mencatat nilai aset yang dimiliki DKI hampir mencapai Rp 500 triliun. Kemudian angka tersebut berkurang hingga Maret yang mencapai Rp436 triliun yang belum terdata.

Menurutnya, pencatatan aset harus lengkap dengan nilai, sertifikat hak milik serta lokasi aset tersebut. Ini yang sedang terus diinventarisasi oleh BPAD DKI. Begitu juga dengan aset yang didapatkan hibah atau yang tidak dibangun menggunakan APBD DKI, juga harus dicatat beserta dengan kelengkapan administrasinya.(john)
KARIKATUR