Sunday, 25 August 2019

Eggi Sudjana Ajukan Surat Permohonan Penangguhan, Kuasa Hukum: Harus Dikabulkan

Minggu, 19 Mei 2019 — 15:54 WIB
Eggi Sudjana. (timyadi)

Eggi Sudjana. (timyadi)

JAKARTA – Tersangka kasus dugaan makar, Eggi Sudjana, mengajukan permohonan penangguhan penahanan kota. Surat permohonan tersebut diketahui telah dilayangkan sejak Selasa (14/5/2019) lalu.

“Penangguhan (penahanan kota) ya kami (sudah) ajukan,” ujar Kuasa Hukum Eggi, Abdullah Alkatiri, ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Minggu (19/5/2019).

Dikonfirmasi secara terpisah, Kuasa Hukum Eggi lainnya, Pitra Romadoni, meminta agar surat permohonan penangguhan penahanan kota itu dapat dikabulkan. Sebab menurutnya, sang klien bersikap kooperatif dengan penyidik.

“Harus dikabulkan suratnya, karena Eggi kooperatif tidak pernah menghilangkan barang bukti. (Selain itu) Setiap pemeriksaan klien saya selalu hadir,” jelas Pitra.

Menanggapi surat permohonan tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan kalau penyidik masih mengkaji surat tersebut.

Meski begitu, ia mengaku pihaknya tak mempermasalahkan surat permohonan itu. Sebab, permohonan penangguhan penahanan kota merupakan hak dari tersangka.

“Pengajuan penanguhan penahanan itu adalah merupakan suatu hak tersangka ya untuk mengajukannya. Masih dikaji penyidik. Nanti yang nilai pengajuan itu penyidik, apakah dikabulkan atau tidak,” terang Argo.

Eggi sendiri diketahui mulai ditahan sejak Selasa (14/5/2019) malam. Ia masuk Rumah Tahanan Polda Metro Jaya sekitar pukul 23.00 WIB dan akan ditahan sampai 20 hari kedepan.

Eggi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan makar dan pernyataan ‘people power’ oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimun) Polda Metro Jaya, pada Selasa (7/5/2019) lalu.

Kemudian pada Senin (13/5/2019) sore, Eggi diperiksa sebagai tersangka atas kasus tersebut. Setelah pemeriksaan berjalan, pada Selasa (14/5/2019) pukul 05.30 WIB, polisi mengeluarkan surat penahanan terhadap Eggi.

Terkait kasus tersebut, Eggi disangkakan Pasal 107 KUHP dan atau 110 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. (cw2/tri)