Monday, 17 June 2019

‘Menggugat’ Pemanfaatan Dana Desa

Senin, 20 Mei 2019 — 7:13 WIB

BAGAI sudah menjadi tradisi, pasca- Lebaran pendatang baru berdatangan ke kota-kota besar di Indonesia termasuk Jakarta. Tahun ini diperkirakan puluhan ribu pendatang baru akan masuk ke Ibukota Negara.

Warga daerah mengadu nasib ke Jakarta karena ingin mengubah hidup supaya lebih sejahtera. Mereka meyakini dengan merantau ke kota yang glamaour dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp80 triliun pada 29019 ini, akan mudah mendapatkan pekerjaan.
Terus apa sikap Gubernur Anies Baswedan terhadap serbuan pendatang baru? Pemprov DKI Jakarta mempersilakan warga luar daerah datang ke ibukota, asal memenuhi administrasi kependudukan dan diimbau memiliki keterampilan.

Jakarta sebagai Ibukota Negara adalah kota terbuka. Siapapun, apalagi Warga Negara Indonesia (WNI) sudah pasti berhak dan boleh hidup di kota megapolitan yang kini berpenduduk 10,5 juta lebih.

Mengalir derasnya urbanisasi tentu banyak dipertanyakan publik. Mereka ‘menggugat’, kenapa sudah dana desa digelontorkan tetapi warga desa terus berbondong-bondong mencari kerja ke kota?

Dana desa dirancang sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebijakan ini lalu diperkuat dengan UU Nomor 6/ 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66/ 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Arah kucuran dana desa tentu salah satunya untuk menggeliatkan perekonomian pedesaan, seperti membangun infrastruktur, menyediakan proyek padat karya sehingga bisa menyedot pengangguran, dan pembangunan desa lainnya. Harapannya dengan kebijakan ini bisa mengerem arus urbanisasi.

Nilai dana desa yang dikucukan dari pemerintah pusat beragama, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduknya. Hampir setiap tahun dana yang digelontorkan terus meningkat pada 2015 sebesar Rp Rp20,76 triliun, 2016 sebesar Rp49,98 triliun, 2017 sebesar Rp60 triliun.

Malah sesuai dengan data dalam empat tahun belakangan ini, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp187 triliun untuk pembangunan di desa-desa. Khusus pada 2019 ini, digelontorkan dana desa sebesar Rp70 triliun.

Nyatanya arus urbanisasi dari masa ke masa terus mengalir deras. Bukankah tujuan menggelontorkan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat kampung. Agar akurat mengetahui pemanfaatan dana itu, tidak ada salahnya bila dana desa dievaluasi secara menyeluruh. @*