Sunday, 25 August 2019

Bambang Widjojanto Minta Masyarakat Kawal Gugatan Prabowo-Sandi ke MK

Sabtu, 25 Mei 2019 — 4:53 WIB
Bambang Widjajanto yang menjadi salah satu kuasa hukum Prabowo-Sandi

Bambang Widjajanto yang menjadi salah satu kuasa hukum Prabowo-Sandi

JAKARTA – Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiago Uno sudah mendaftarkan permohonan gugatan terkait hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019) malam. Bambang Widjojanto yang menjadi salah satu kuasa hukum , mengatakan akan berusaha membuktikan terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Kami mencoba merumuskan apa benar terjadi satu tindakan kecurangan yang bisa dikualifikasi sebagai TSM. Ada berbagai argumen di situ dan alat bukti pendukung untuk menjelaskan hal itu,” ujarnya di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat.

Bambang menilai MK harus bekerja sesuai hukum yang ada. Dia berharap agar MK tidak hanya mengkalkulasi kecurangan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam memutuskan suatu gugatan terhadap hasil Pemilu.

“Ada hal penting. MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai sengketa pemilihan, khususnya kepala daerah, dengan menggunakan prinsip TSM. Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar ‘Mahkamah Kalkulator’, yang numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu semakin dahsyat,” tandasnya.

Lebih lanjut eks Wakil Ketua KPK ini menyebut terdapat opini publik bahwa Pemilu 2019 merupakan Pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya gugatan yang dilayangkan Prabowo-Sandi merupakan tolok ukur bagi MK.

“Di publik ada pernyataan inilah pemilu terburuk di Indonesia selama Indonesia berdiri. Disini diperlihatkan pemilu demokratis justru terjadi di awal kemerdekaan. Permohonan menjadi penting, tapi MK akan diuji apakah dia pantas untuk menjadi satu Mahkamah yang menorehkan legacy peradaban kedaulatan rakyat,” tuturnya.

Dia lalu meminta agar masyarakat mengawal jalannya prosea gugatan Prabowo – Sandi di MK. ” Marilah kita perhatikan secara sungguh-sungguh proses sengketa ini. Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran harus jadi watak kekuasaan dan bukan bagian dari sikap rezim yang korup,” pungkas Bambang. (ikbal/b)