Sunday, 25 August 2019

Gayus Lumbuun Menduga Ada Teroris Susupi Kerusuhan 22 Mei 2019

Minggu, 26 Mei 2019 — 9:15 WIB
Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun .(dok)

Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun .(dok)

JAKARTA –  Mantan Hakim Agung Prof Gayus Lumbuun menduga teroris sudah mensusupi kerusuhan yang terjadi  pada 22 Mei 2019.

Dugaan tersebut tampak, dari penangkapan puluhan orang terduga teroris disejumlah daerah, khususnya Pulau Jawa.

“Bagi kita mengkaitkan terorisme dengan pemilu sebagai bentuk demokrasi ada relevansinya, karena ternyata dalam memberikan respons terhadap hasil pemilu, tidak saja dilalui secara konsisten dengan melalui lembaga-lembaga demokrasi konstitusional, tetapi memunculkan gerakan-gerakan yang disinyalir ‘ditunggangi’ gerakan terorisme,” kata Gayus kepada wartawan, Minggu (26/5/2019).

Gayus mengungkapkan, dinamika akhir-akhir ini sebagai dampak lanjutan praktik demokrasi, baik untuk pemilihan Presiden dan Legislastif,  tidak luput dari adanya anasir-anasir terorisme, ketika ada agenda yang tidak bersifat konstitusional.

“Berita penangkapan sekitar 50 orang terduga teroris dalam bulan Mei ini menunjukkan adanya gerakan terorisme yang memanfaatkan situasi instabiltas politik dalam negeri selama penyelenggaraan pemilu,” kata Gayus.

Kejadian ini menunjukkan  terorisme abad ini merupakan ancaman aktual. Bagi Gayus, mereka adalah penumpang haram di dalam gerbong teknologi informasi. Mereka memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas perang militer ke perang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial, seni dan budaya.

“Perubahan demografis akibat mobilitas manusia yang masif juga mempengaruhi keamanan nasional. Pertumbuhan populasi yang tidak terkendali meningkatkan peluang instabilitas, radikalisme dan juga ekstremisme,” paparnya.

Yang lebih menyedihkan, kelompok terorisme pada umumnya lebih cenderung merekrut anak-anak muda yang masih belum memiliki bangunan pemikiran yang mapan. Pemilihan ini disebabkan karena kecemasan anak-anak muda terhadap karir, lingkungan sosial, dan masa lalu.

Untuk mengatasi ancaman teroris ini, Gayus meminta pemerintah untuk melakukan penegakan hukum pidana dengan ancaman hukuman mati dan pendekatan sosiologi hukum.

Dalam UU 5 Tahun 2018 terdapat tiga kegiatan pencegahan yang berbasiskan pendekatan sosioligi hukum, yaitu, kegiatan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan kegiatan kegiatan deradikalisasi.

“Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme,” katanya. (tri)