Wednesday, 19 June 2019

Soal Usulan Referendum Aceh, DPD RI: Jangan Pertaruhkan NKRI

Jumat, 31 Mei 2019 — 20:15 WIB
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono

JAKARTA –  Merespon usulan referendum Aceh dari mantan Panglima GAM Aceh,  Muzakkir Manaf, di tengah hiruk-pikuknya penyelesaian hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan bahwa sudah tak ada lagi jalan bagi referendum tersebut.

Nono mengatakan, dengan lontaran  kata referendum tersebut bukan saja sekedar koreksi terhadap pemerintah, melainkan sebagai pertaruhan terhadap kedaulatan NKRI.

“Jadi, boleh saja mengkritisi kebijakan pemerintah, tapi jangan mempertaruhkan kedaulatan NKRI, karena akan berhadapan dengan kekuatan negara,” tegas Nono di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Karena itu dia meminta jangan ada lagi derita dan darah tumpah di bumi pertiwi ini. Dari sudut pandang hukum pun tak ada lagi ruang untuk referendum. “NKRI ini sudah kesepakatan bersama bangsa, sehingga jangan coba-coba diganggu,” ujarnya.

Hal itu sesuai keputusan Tap MPR dan UU, yaitu Tap MPR No. 8 tahun 1998 yang telah dicabut melalui Tap MPR nomor 4 tahun 1993, dan UU yang mengatur soal referendum, yakni UU No 6 Tahun 1999 telah mencabut UU No 5 Tahun 1985 tentang referendum dimaksud.

“Kini, hadirnya DPD RI ini sebagai pelengkap wilayah, rakyat dan negara. Sehingga kalau ada masalah ketidakadilan bisa dibicarakan dengan DPD RI. Memang, 73 tahun merdeka negara ini masih belia, dan jangan pertaruhkan keutuhan dan kedaulatan NKRI ini hanya untuk kepentingan segelintir orang yang tidak bertanggungjawab,” jelas Nono.

Ditanya, apakah pernyataan tersebut sebagai riak-riak pilpres, Nono mengakui jika dalam berbagai kasus seringkali elit politik berselancar sebagai penumpang gelap.

“Seperti people power, makar dan sebagainya jangan pertaruhkan kedaulatan negara. Tapi, kita tunggu hasil penyelidikan polisi,” pungkasnya. (timyadi/win)