Wednesday, 19 June 2019

Wiranto Tegaskan Pencetus Referendum Aceh akan Disanksi Hukum

Jumat, 31 Mei 2019 — 14:48 WIB
Menko Polhukam Wiranto. (ikbal)

Menko Polhukam Wiranto. (ikbal)

JAKARTA – Menko Polhukam Wiranto menegaskan akan menindak secara hukum bagi penggerak referendum di Aceh, Muzakir Manaf. Menurutnya referendum yang disuarakan Muzakir di publik tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

“Oh iya pasti. Tentu nanti ada proses-proses hukum soal masalah ini. Jadi ketika hukum positif sudah tidak ada dan ditabrak, tentu ada sanksi hukumnya,” ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (31/5/2019).

Wiranto menyebut saat ini mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang juga Ketua Umum Partai Aceh itu tengah berada di luar negeri. Sehingga sanksi hukum belum dapat dilakukan saat ini.

“Kan sekarang yang bersangkutan sedang tak ada di Aceh, sedang ke luar negeri,” tandasnya.

Sebelumnya Wiranto menyebut upaya referendum sudah tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Ini merujuk pada dua ketentuan referendum yang sudah dicabut. Dia menyebut TAP MPR Nomor 8 Tahun 1998 telah mencabut TAP MPR No 4 Tahun 1993 tentang referendum.

“Kemudian UU sudah dicabut, UU nomor 6 1999, itu mencabut UU Nomor 5 tahu 1985 tentang referendum, itu dicabut. Jadi ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tak ada, jadi gak relevan lagi,” tandas Wiranto. (ikbal/yp)