Sunday, 16 June 2019

Ini Tiga Masukan Pengusaha Kepada Jokowi

Rabu, 12 Juni 2019 — 21:52 WIB
Jokowi menerima pengurus KADIN dan HIPMI, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6) sore. (Humas)

Jokowi menerima pengurus KADIN dan HIPMI, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6) sore. (Humas)

JAKARTA– Setelah Pemilihan Umum (Pemilu) serentak selesai, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap semuanya kembali tertib, damai, dan tidak ada yang anarkis.

“Soalnya itu modal utama lah. Kedamaian, ketertiban, keamanan, tidak ada suatu yang sifatnya anarkis itu tidak ada, itu modal utama untuk ekonomi bisa berjalan,” kata Ketua Umum KADIN Rosan P. Roeslain usai bersama jajaran pengurus KADIN dan HIPMI diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6) sore.

Ketua Umum KADIN juga mengapresiasi hasil Pemilu, dimana parlemen lebih dari 50% adalah mendukung Presiden, sehingga tentunya menjadi hal positif karena konsistensi dari kebijakan-kebijakan/policy yang ada.

“Karena ini pemerintahan yang berkelanjutan jadi itu menambahkan kenyamanan. Kemudian rating agency juga menaikan rating kita yang tadinya B- menjadi BBB. Momentum itu sudah dibangun, sekarang adalah ini kita coba dorong supaya lebih cepat lagi,” ujar Rosan.

Tiga Usulan

Terkait dengan permintaan Jokowi mengenai masukan dari pengusaha, Ketua Umum KADIN Rosan P. Roeslani mengemukakan, ada tiga masukan yang disampaikan pengurus KADIN dan HIPMI dalam pertemuan itu.

Yang pertama, mengenai pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia), dimana remiten dari 3,6 juta TKI di luar negeri kurang lebih ada 11 miliar dollar AS. Jauh dibandingkan Filipina yang tenaga kerjanya di luar negeri hampir sama, 3,5 juta orang tapi remitennya sampai 33 miliar dollar AS.

“Nah, kenapa itu bisa lebih tinggi, karena masalahnya adalah kemampuan dari berbahasa, dari nursing dan sebagainya. Jadi itu bisa kita dorong untuk program vokasi yang memang sedang didorong oleh bapak Presiden dalam pemerintahan ini. Jadi itu adalah kita bilangnya quickwin karena naik 10 miliar dollar aja kita mengurangi CAD kita yang kurang lebih 30 milar dollar,” kata Rosan.

Yang kedua, lanjut Ketua Umum KADIN itu, tentunya adalah kita mendorong pariwisata yang sudah ada sekarang untuk lebih cepat lagi. Ia menyebutkan, perbandingan-perbandingan dengan negara-negara asia lainnya memang kita kurang lebih hampir 15,5 juta orang, kita mendapatkan devisa kirang lebih 17 miliar dollar AS, atau kurang lebih 1.100 dollar AS per orang. Tapi dibandingkan dengan Thailand yang secara wisatawannya itu lebih hampir 38 juta orang, tetapi pendapatan devisanya kurang lebih sampai 62 miliar dollar AS.

“Jadi average spendingnya lebih lama, average tinggalnya juga lebih lama. Itu kenapa, salah satunya karena kebijakan maritim. Itu juga yang kita sampaikan,” papar Rosan.

Yang ketiga adalah mengenai tekstil yang kita sampaikan. Karena di tengah perang dagang ini justru tekstil , garmen kita berdasarkan dari asosiasi juga dari pemain tekstil mengalami pelonjakan 25-30% tahun ini. Karena itu, bagaimana kita mendorong kebijakan itu, memanfaatkan kesempatan itu pada saat sekarang.

Kemudian untuk industrialisasi, lanjut Ketua Umum KADIN Rosan P. Roeslani, juga coba didorong untuk pemerataan. Pengusaha nasional kita bicarakan kita minta coba dorong dari akses perbankannya, akses kesempatannya dan insentif apa saja yang diperlukan. Karena kalau hanya dari 2 tangan saja, istilahnya, kebijakan fiskal dan moneter mungkin kita bisa bertumbuh tapi hanya seperti sekarang saja, gitu, 5%.

“Mesti ada kebijakan, itu adalah kebijakan reformasi struktural dan sektor. Ini diharapkan bisa memanfaatkan bonus demografi kita yang saat ini akan berakhir kurang lebih tahun 2040,” ujar Rosan.

Menurut Roan, itu yang sifatnya mungkin jangka pendek, ya. Ada jangka mendengah, jangka panjang pengurus KADIN dan HIPMI juga bicara bagaimana melanjutkan reformasi perpajakan, karena uga berkompetisi dengan negara-negara tetangga kita juga. Di satu sisi mungkin produktivitas kita masih rendah tapi kita coba mendorong reformasi perpajakan dari pemotongan PPH (Pajak Penghasilan) kita sampaikan apakah di level 17-18% yang sekarang masih diatas 25%.

“Itu yan kita coba dorong karena tentunya nanti akan ada penuruanan tetapi kita bisa opsi dengan PPN. Jadi, ada masukan-masukan yang sifatnya bisa diimplementasikan secara cepat,” tutur Rosan. (*/b)