Sunday, 16 June 2019

Permintaan BPN Copot Komisioner KPU Salah Alamat? Arief: Biar Mahkamah Menilai

Rabu, 12 Juni 2019 — 22:06 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman. (ikbal)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman. (ikbal)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman angkat bicara menanggapi permintaan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar memberhentikan Ketua dan Komisioner KPU.

Menurut Arief, setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu memiliki saluran tersendiri. Persoalan etik penyelenggara pemilu merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara, MK berwenang untuk menangani sengketa hasil pemilu.

“Sehingga kalau ada pelanggaran etik, kinerja komisioner, silakan dibawa ke DKPP. Kalau ada sengketa hasil dibawa ke MK,” kata Arief saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Selain itu, Arief menambahkan, jika ada pelanggaran administrasi pemilu, maka itu menjawi wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sedangkan, jika pelanggarannya masuk ranah pidana, maka menjadi kewenangan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Ini salah alamat atau tidak ya silakan Mahkamah yang menilai,” imbuh Arief.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga menambahkan sejumlah pasal dan petitum dalam berkas perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres ke MK, Senin (10/6/2019). Salah satunya meminta supaya seluruh Komisioner KPU diberhentikan.

“Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekruitmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU,” bunyi petitum nomor 13 itu. (*/ys)