Sunday, 16 June 2019

Anies Ogah Gelar Operasi Terhadap Pendatang Baru

Kamis, 13 Juni 2019 — 1:34 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

JAKARTA – Gubernur Anies Baswedan ogah mendiskriminasi warga yang datang ke Jakarta. Karena itu, dia tak ingin mengawasi mereka secara ketat seperti dulu.

“Kami enggak menggelar operasi-operasi di terminal dan stasiun. Apalagi orang diperiksa, digelandang ditanyain punya KTP DKI apa tidak. Seakan-akan yang KTP luar Jakarta seperti warga negara kelas dua,” kata Anies di Balaikota, Rabu (12/6).

Tradisi itu, kata Anies, tak layak dilakukan. Sebab yang menjadi sasaran biasanya rakyat kecil dengan modal terbatas.

Anies ingin ada perlakuan setara terhadap mereka. “Bukan berarti Pemprov DKI Jakarta mengundang orang datang ke ibukota, tidak. Kami hanya menerapkan kesetaraan seperti kota lain,” ucapnya.
Siapapun, sambung Anies, bisa datang untuk mengadu nasib ke kota mana saja, termasuk Jakarta. Dia meyakini sebagian besar warga Jakarta saat ini dulunya juga pendatang.

“Jangan sampai kita ingin hidup lebih baik. Tapi, enggak ingin orang lain ngikutin jejak yang kita kerjakan,” ujar Anies.

Soal pencatatan data, Anies memastikan baik warga yang datang maupun pergi perlu melapor. “Saya mengimbau yang masuk sebaiknya bawa surat. Dengan begitu pencatatan berlangsung baik,” tegasnya.
BINA KEPENDUDUKAN

Sementara itu, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat mulai 14 Juni selama 10 hari akan mendata pendatang baru di delapan kecamatan. Pasca pendataan, petugas akan menggelar pembinaan kependudukan (Biduk).

“Kami akan mendata para pendatang dari berbagai daerah mulai 14 Juni-24 Juni serentak di delapan kecamatan,” kata Kasudin Dukcapil Jakarta Barat, Rosyik Muhamad.

Terkait kegiatan tersebut, Sudin Dukcapil Jakarta Barat sudah mensosialisasikan ke warga di 56 kelurahan melalui Kasatpel Dukcapil setempat. Serta berkoordinasi dengan seluruh lurah, camat dan pengurus RT/RW. Lurah akan menerbitkan surat kepada Ketua RT/RW untuk pendataan warga baru.

Pendataan terhadap warga pendatang yang bermukim di kelurahan, akan ditangani Kasatpel Dukcapil bersama operator. “Melalui pendataan akan diperoleh database terkait pendatang dari daerah pasca Lebaran,” terang Rosyik.

Berbekal database tersebut, kata Rosyik, selanjutnya pihaknya akan menerbitkan Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) melalui Biduk pada 26 Juni mendatang. (rachmi/guruh/st)