Sunday, 16 June 2019

Selama Sidang PHPU

Massa Dilarang Gelar Aksi di Depan MK

Kamis, 13 Juni 2019 — 12:14 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi. (yendhi)

Gedung Mahkamah Konstitusi. (yendhi)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian, melarang massa melakukan aksi penyampaian pendapat di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) selama sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) berlangsung.

Larangan ini ditetapkan untuk menghindari kericuhan seperti yang terjadi pada 21 – 22 Mei 2019 lalu.

“Jadi komunikasi intelejen tiap hari untuk melihat apakah ada gerakan massa. Untuk saat ini kami melihat bahwa kemungkinan ada, tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi. Tapi tidak kita perbolehkan di depan MK karena mengganggu jalan umum, mengganggu ketertiban publik, dan mengganggu hak asasi orang lain. Itu sudah diatur dalam UU No 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum di pasal 6,” ujar Tito di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

“Kita juga belajar dari kasus Bawaslu, memberikan diskresi, membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum, ternyata disalahgunakan. Oleh karena itu, kita tidak mau ambil risiko, kali ini tidak boleh ada aksi apapun di depan MK. Karena itu mengganggu jalan umum, Karena Jalan Merdeka Barat itu jalan protokol,” sambungnya.

Namun, jika ternyata massa tetap melakukan aksi penyampaian pendapat selama proses sidang PHPU berlangsung, pihaknya sudah siap melakukan pengawalan.

“Kalau nanti ada penyampaian pendapat, kita akan kanalisasi di depan IRT, di samping patung kuda dan diawasi. Tapi kita melihat bahwa kemungkinan besar tidak banyak massa yang berdatangan. Tapi seandainya ada massa yang di luar dugaan, kita sudah siap,” kata Tito.

Sementara itu, untuk mengawal dan memastikan sidang PHPU di MK berjalan lancar dan aman, sebanyak 33 ribu personel gabungan dari  TNI, Polri dan instansi lainnya disiapkan.

“Pasukan yang ada dari Polri lebih kurang 17 ribu. Kemudian bapak panglima juga menyiapkan pasukan lebih kurang 16 ribu. Ini juga sama, stand by sesuai kebutuhan dan sesuai dengan istilahnya kirtap, perkiraan cepat intelejen. Kirtap intelejen kita lakukan setiap hari,” pungkas Tito.

 

Diketahui sidang perdana PHPU akan diadakan pada Jumat (14/6/2019). Sidang PHPU akan berlangsung selama 14 hari, yakni hingga 28 Juni 2019 mendatang. (cw2/mb)