Wednesday, 26 June 2019

Tidak Punya Wewenang, Kemenhub Batalkan Hapus Diskon Angkutan Online

Kamis, 13 Juni 2019 — 17:41 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA – Direktur Jenderal Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) batal meninjau kembali penurunan tarif serta menghapus tarif diskon taksi dan ojek online.

Pernyataan tersebut bertentangan dengan Menteri Perhubungan Budi Karyawa Sumadi yang dua hari sebelumnya menegaskan meninjau kembali tarif ojek maupun taksi online termasuk menghapus tarif diskon.

Menurut dirjen, alasan pembatalan menurunkan tarif ojek dan taksi online dan melarang diskon atau promo ojol lantaran Kemenhub tidak memiliki kewenangan.

Padahal sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengatur tarif transportasi online ini dengan menandatangani Peraturan Menteri (Permen) dan surat edaran yang setiap saat tarif angkutan online ini akan ditinjau secara periodik.

“Semula kami yang mengeluarkan regulasi, tetapi setelah diskusi dengan KPPU, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tarif transportasi ojol sebelum Lebaran 2019 lalu ternyata kami tidak memiliki kewenangan, melainkan berada di tangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),” ujar dirjen Hubdat.

Kendati diskusi tersebut dilakukan sebelum Lebaran, namun Menteri Budi Karya Sumadi beberapa hari lalu tetap menegaskan pihaknya menurunkan tarif taksi dan ojek online untuk jarak dekat serta menghapus tarif diskon.

Dalam diskusi tersebut kata dirjen, KPPU menyampaikan kalau ada potensi persaingan tidak sehat akibat diskon tidak boleh dibiarkan dan nantinya KPPU yang akan semprit.

Namun penurunan tarif, menurut dirjen, pihaknya terlebih dulu akan menunggu hasil evaluasi saat pemberlakuan tarif telah resmi. Saat ini, uji coba tarif ojol masih dilakukan hingga ada kesepakatan antara seluruh pemangku kepentingan ojol kapan tarif diberlakukan resmi.

Sebelumnya aturan terkait tarif ojol tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi yang mulai dilakukan uji coba per 1 Mei 2019 silam.

Namun dirjen mengatakan regulasi tersebut belum dilaksanakan, baru uji coba di lima kota. Namun, dalam survei awal pada masa uji coba beberapa waktu lalu, pihaknya menemukan sebagian masyarakat kurang puas terhadap pengaturan tarif terendah ojol.

“Nantinya setelah dilaksanakan tiga bulan dalam regulasi (Kepmenhub 348) itu kami boleh melakukan pertimbangan diteruskan, diubah, atau tidak. Itu semua ada dalam regulasi tiga bulan setelah dilaksanakan, ini kan belum dilaksanakan,” katanya. (dwi/b)