Friday, 20 September 2019

Soal IMB Pulau Reklamasi Anies Bakal “Diadili”

Sabtu, 15 Juni 2019 — 1:20 WIB
papan segel1

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta segera membentuk panitia khusus (Pansus) terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap ratusan hunian di pulau reklamasi. Kebijakan itu dinilai tanpa dasar hukum, karena belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur peruntukan lahan di lokasi tersebut.

“Sejauh ini kami masih komunikasi dengan anggota Dewa yang lain. Langkah apa yang kami ambil. Jika ternyata ada pelanggaran bukan tidak mungkin kami bentuk pansus,” tegas Gembong Warsono, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/6).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai Gubernur Anies Baswedan tidak konsisten. Satu sisi menyetop perizinan 13 pulau reklamasi, tetapi menerbitkan IMB untuk 932 bangunan mewah berdasar Peraturan Gubernur (Pergub) era Gubernur Ahok.

Merujuk hal itu, kata Gembong, DPRD semakin kuat untuk membentuk pansus untuk menelisik proses pemberian IMB yang sebelumnya disegel Anies. “Ini jelas tidak konsisten, reklamasi distop tapi izin diberikan justru berdasarkan Pergub Ahok yang diterbitkan pada 2016 lalu,” tegasnya.

Lebih aneh lagi, sambung Gembong, masterplan Pulau C dan D belum melalui pembahasan bersama Dewan untuk dijadikan Perda. “Anehnya hingga kini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah diajukan ke Dewan justru ditarik dan hingga kini belum diajukan lagi, ” paparnya.

Gembong meminta Anies tidak main main dalam menata Jakarta. “Menerapkan kebijakan harus konsisten, bukan pilntat-plintut,” kritiknya.

Seperti diketahui, bangunan yang berada di pulau reklamasi C dan D di pantai Jakarta telah memiliki IMB. Izin tersebut telah diterbitkan meski Raperda mengenai Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum rampung.

HARUS JUJUR

Yayat Supriyatna, pengamat Tata Kota, mengatakan dalam penerbitan IMB, Pemprov DKI Jakarta harus jelas mengenai kedudukan dari pulau reklamasi tersebut.

“Jadi kalau IMB diterbitkan, kedudukan pulau reklamasi sebagai apa? Apakah sebagai tempat bisnis, permukiman, ruang terbuka hijau atau lainnya,” katanya.

Apalagi sebelumnya sudah disebutkan, pulau tersebut dijadikan sebagai pulau untuk publik.
Yayat menjelaskan, seharusnya IMB untuk bangunan di pulau reklamasi diterbitkan setelah Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) disahkan.

“IMB itu harus berdasarkan atas dasar peruntukan terlebih dahulu, sehingga kelal tidak menabrak tata ruang,” ucapnya.

Yayat menambahkan, dengan keluarnya IMB sebelum ada perda, Pemprov DKI Jakarta dapat diartikan melegalkan hal yang sebelumnya dilarang. Dugaan lain pun muncul, penerbitan IMB sebagai bentuk diskresi gubernur.

“Ketika tidak ada aturan hukumnya, gubernur membuat kebijakan untuk memberikan izin. Tapi untuk mengeluarkan diskresi itu harusnya disebutkan alasan-alasannya, kenapa sampai dikeluarkan IMB. Jangan seakan-akan gubernur melegalkan larangan,” tegasnya.

Yayat berharap Pemprov DKI Jakarta jujur dan terbuka mengenai diterbitkannya IMB di pulau reklamasi tersebut. “Kan Gubernur Anies mengedepankan tertib hukum. Iya harus jujur dan terbuka kalau belum ada payung hukumnya kenapa IMB sudah keluar,” tandasnya. (john/ruh/st)