Monday, 22 July 2019

Kesehatan Menurun, Pemeriksaan Terhadap Mantan Kapolda Metro Dihentikan

Selasa, 18 Juni 2019 — 7:25 WIB
Komjen (Purn) Sofjan Jacoeb.(cw2)

Komjen (Purn) Sofjan Jacoeb.(cw2)

JAKARTA – Mantan Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal (Purn) Sofjan Jacoeb diperiksa selama 14 jam oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Ia diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan makar.

Meskipun pemeriksaan sudah berlangsung cukup lama, namun ternyata belum usai. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pemeriksaan harus dihentikan lantaran kondisi kesehatan Sofjan yang menurun.

“Pemeriksaan hari ini belum selesai, belum tuntas karena Pak Sofjan Jacoeb kondisi kesehatannya menurun,” ujar Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019) dini hari.

Ia menjelaskan, penyidik akan mengagendakan kembali jadwal pemeriksaan Sofjan. Namun ia belum dapat memastikan kapan pemeriksaan itu akan kembali dilanjutkan.

“Nanti penyidik akan kembali memeriksa disaat kondisinya membaik. (Agenda pemeriksaan lanjutan) nanti dari penyidik yang akan mengkomunikasikan,” kata Argo.

Perihal berapa banyak pertanyaan yang dicecar oleh penyidik kepada Sofjan, Argo enggan mengungkapkan.

Diketahui, Sofjan keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 00.15 WIB dengan dikawal sejumlah aparat kepolisian. Ia nampak melambaikan tangannya ke arah wartawan. Namun tak ada satu kata pun yang ia katakan saat meninggalkan Polda Metro Jaya.

Pemeriksaan kemarin merupakan panggilan pemeriksaan kedua Sofyan. Sebelumnya, Sofjan dipanggil oleh penyisim Senin (10/6/2019). Namun karena sakit, Sofjan pun meminta pemeriksaan hari itu diagendakan ulang.

Sofjan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan makar. Sofjan dilaporkan oleh seseorang ke Bareskrim Polri. Di mana laporan yang dialamatkan kepada mantan Kapolda Metro Jaya tersebut bersamaan dengan laporan Eggi Sudjana.

Akibat perbuatannya tersebut, Sofjan disangkakan melanggar Pasal 107 KUHP dan atau 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. (cw2)