Friday, 19 July 2019

Ahok Tidak Setuju Pergub yang Dia Keluarkan Dasar Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi

Rabu, 19 Juni 2019 — 19:49 WIB
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) .(dok/ikbal)

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) .(dok/ikbal)

JAKARTA– Basuki Tjahja Purnama atau Ahok mempertanyakan dasar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Pulau Reklamasi di Pantai Utara Jakarta bersandarkan Pergub Nomor 206 Tahun 2016 .

Sebab menurut Ahok pergub itu dia keluarkan buat membantu rakyat DKI yang keburu punya rumah tetapi tidak bisa buat IMB dan khusus pulau reklamasi.

“Kalau pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB. Aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp 100-an triliun dengan kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang jual lahan hasil reklamasi,” kata Ahok Rabu (19/6/2019).
Ahok mengatakan Pergub tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara diterapkan untuk warga yang sudah membeli rumah di pulau reklamasi. Dia heran pergub yang diterbitkannya dijadikan dasar hukum oleh Anies untuk menerbitkan semua IMB bangunan di pulau reklamasi.
Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta. Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan).

Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Anies berkilah dasar hukumnya sudah ada yakni Pergub Nomor 206 Tahun 2016 yang dulu diteken Ahok. Namun, ia menolak mencabut atau mengubah pergub tersebut. (b)