Tuesday, 23 July 2019

DPRD DKI Belum Gubris Permintaan Anies Jual Pabrik Bir

Jumat, 21 Juni 2019 — 0:20 WIB
Bir-Anker-Indonesia

JAKARTA – Permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjual saham perusahaan bir PT Delta Djakarta belum juga digubris DPRD DKI. Hingga pembahasan rencana tersebut belum juga ditindaklanjuti dewan.

“Berkirim surat ke dewan dulu kan sudah dua kali, surat dari 2018 dan Januari 2019 itu belum ada balasan,” kata Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, Riyadi, Kamis (20/6).

Dalam dua surat itu, Anies meminta persetujuan dewan untuk menjual saham Delta. Persetujuan DPRD dibutuhkan dalam hal penjualan aset. Soal penolakan DPRD menindaklanjuti permintaan ini, Riyadi mengatakan bakal terus berkomunikasi dengan DPRD. “Saya belum tahu arahnya gimana. Kami lagi komunikasi informal dengan dewan untuk minta dibahas,” ujar Riyadi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Rp100 miliar lebih dari hasil keuntungan atau dividen perusahaan produsen bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

Keuntungan DKI ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Delta yang memutuskan pembagian deviden tunai Rp 478 per lembar saham.

Dengan demikian Pemprov DKI Jakarta yang saat ini memiliki 210.200.700 lembar saham totalnya akan menerima deviden sebesar Rp100.475.934.600.

Tahun lalu, RPUS PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) memutuskan membagikan dividen dengan jumlah Rp 382,7 miliar. Jumlah dividen itu lebih tinggi dari perolehan laba bersih perseroan di 2018 sebesar Rp 338,07 miliar.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana melepas saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk. Pelepasan saham di perusahaan bir itu merupakan janji dia dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

PT Delta Djakarta merupakan pemegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. Pemprov DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970. Rata-rata, PT Delta menyumbang keuntungan Rp 38 miliar setiap tahun. Pemprov DKI baru saja menggabungkan kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya) sebesar 26,25 persen. Penggabungan saham itu menjadi salah satu proses untuk menjual saham Delta Djakarta.(guruh/st)