Monday, 22 July 2019

Ketum Pemuda Muhammadiyah Sebut Aksi di MK Berpotensi Memecah Persatuan

Selasa, 25 Juni 2019 — 10:34 WIB
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto.

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, menilai aksi massa di depan Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Dia memimta masyarakat sebaiknya menghindari aksi dan menghormati proses penyelesaian sengketa Pemilu di MK.

“Kalau mau halalbihalal ya silakan. Tapi fungsikan itu halalbihalal. Bukan malah melakukan aksi mendelegitimasi atau mendesak dan menekan hakim untuk melakukan putusan,” katanya kepada wartawan, Selasa (25/6/2019).

Diketahui Sejumlah pendukung Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar aksi unjuk rasa di depan MK. Aksi itu bertema Halal Bi Halal Akbar 212.  Rencananya aksi akan digelar hingga Jumat 28 Juni 2019.

Sunanto mengatakan aksi massa itu tidak relevan dengan kondisi yang terjadi. Justru, ia menilai aksi itu dapat membuat disintegrasi di tengah masyarakat.

“Tidak boleh melakukan upaya aksi-aksi yang menekan proses yang sudah sangat terbuka. Jadi upaya penggorengan opini malah membuat disintegrasi,” tandasnya.

Dia menjelaskan aksi itu membuat publik yang sebenarnya sudah mau menerima kekalahan malah kembali berpikir untuk melakukan upaya disintegrasi.

“Saya kira itu tidak boleh dilakukan terus menerus dengan landasan bahwa payung hukum dan gugatan hukum sudah dilakukan dan kita tinggal menunggu MK,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan MK nantinya adalah keputusan yang berdasarkan fakta dan harus diterima semua pihak. Sunanto juga mengimbau masyarakat menghindari narasi narasi yang memecah bangsa, termasuk ikut dalam aksi

“Sudah saatnya kita kembali bersama membangun bangsa. (Aksi) Itu saya kira malah tidak elok dalam konteks demokrasi yang sudah ditempuh oleh 02 dalam pelaksanaan pemilu,” imbuh dia.

Lebih lanjut Sunanto berharap agar MK dapat memutuskan sengketa Pilpres berdasarkan fakta sehingga tidak menimbulkan perdebatan hukum lagi.

“Sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan keresahan baru. Karena prosesnya sudah sangat panjang. Maka kami berharap semua pihak kembali merajut kebersaaman untuk bangsa ke depan,” pungkas Sunanto. (ikbal/yp)