Monday, 22 July 2019

Polisi Juga Larang Aksi Massa di KPU Saat Penetapan Hasil Pilpres 2019

Selasa, 25 Juni 2019 — 11:58 WIB
Gedung KPU.(dok)

Gedung KPU.(dok)

JAKARTA  –   Tidak hanya di Mahkamah Konstitusi (MK), polisi juga melarang ada kegiatan unjuk rasa di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), saat MK membacakan hasil sidang penetapan Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019). Hingga saat ini Polda Metro Jaya belum menerima surat pemberitahuan ijin keramaian.

Hal itu disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Edy Pramono yang didampingi Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margono saat meninjau Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

“Sampai hari ini kita belum menerima permohonan untuk ijin keramaian, tapi kita sudah menyampaikan seperti di KPU kita melarang kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi di sana,” kata Gatot di KPU RI.

Dijelaskan Gatot merujuk pada Undang-undang nomor 9 tahun 1998 kegiatan massa bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dia juga minta kepada semua pihak agar menghormati hak asasi orang lain juga menghormati norma serta etika.

Selain itu juga berkaca pada kegiatan pengaman pada 21 dan 22 Mei di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) yang telah diberikan kelonggaran hingga malam tapi justru berahir dengan kerusuhan.

“Kita ingat ada insiden 21-22. Kita sudah memberikan toleransi tapi ada pihak tertentu, oknum tertentu yang berakibat terjadinya kerusuhan. Itukan. Makanya kita tidak ingin terjadi,” tegas Kapolda.

Gatot meminta kepada seluruh masyarakat agar menghormati apapun keputusan hakim Mahkamah Konstitusi. Bagi yang ingin melihat jalannya sidang yang digelar secara terbuka bisa menyaksikan melalui siaran televisi.

“Nonton saja dari rumah kegiatan ini kita serahkan sesuai konstitusi ke hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian di KPU berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan SOP yang ada di KPU. Kita menghimbau seperti hal tersebut,” kata Gatot.

Saat ini KPU juga telah dilakukan penjagaan ketat oleh aparat gabungan TNI-Polri kurang lebih sebanyak delapan ribu personel yang akan mengamanatkan KPU saat membacakan penetapan hasil Pilpres 2019 sesuai keputusan MK. (yendhi/mb)