Monday, 22 July 2019

Sistem Pendidikan Bukan ‘Kelinci Percobaan’

Selasa, 25 Juni 2019 — 6:59 WIB

POLEMIK soal zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 untuk SMP dan SMA terus bergulir. Gelombang protes dari orang tua calon peserta didik, bermunculan di sejumlah daerah. Wali murid menilai sistem zonasi merugikan siswa.

Di Jawa Timur, gelombang protes mahasiswa menolak PPDB Zonasi sempat ricuh hingga membuat Gubernur Khofifah Indar Parawansa sempat menutup pendaftaran. Sementara di Bogor, ibu-ibu menangis meraung lantaran anaknya gagal masuk SMAN karena radius jarak rumah dengan sekolah kurang beberapa puluh meter saja. Peluang diterima di sekolah negeri lainnya menjadi kecil karena harus berkompetisi lewat jalur prestasi.

Sedangkan di Jakarta, sistem zonasi PPDB di Jakarta tidak segaduh di daerah lainnya, terutama di Jawa Timur. Hanya saja orang tua harus antre sejak subuh, bahkan ada yang rela bermalam di depan sekolah untuk mengikuti seleksi. Penerimaan siswa tahun ini boleh dibilang ‘jadul’ karena orang tua harus datang mendampingi anaknya mengikuti seleksi.

Seperti diketahui, sesuai Pemendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ada tiga jalur seleksi penerimaan siswa baru yakni sistem zonasi yang memprioritaskan calon siswa yang berdomisili di sekitar sekolah radius tertentu dengan kuota 90 persen, 5 persen jalur prestasi, dan 5 persen kuota perpindahan orang tua.

Maraknya protes di berbagai daerah, akhirnya Mendikbud mengubah kuota jalur zonasi dari 90 persen menjadi 80 persen dari daya tampung sekolah, dan jalur prestasi ditambah menjadi 15 persen. Aturan baru ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Namun publik banyak yang menilai kuota zonasi 80 persen masih tinggi.

Sistem zonasi mengundang protes dari orang tua calon siswa karena dinilai merugikan siswa beprestasi karena tidak memenuhi azas keadilan, karena peluang untuk mengecap pendidikan di sekolah unggulan semakin kecil sehingga menimbulkan kelas-kelas baru. Lain hal bila semua sekolah sudah memiliki kualitas yang sama, maka sistem zonasi tidak akan menimbulkan polemik. Sistem zonasi memang perlu diterapkan, tapi persentasi kuotanya harus dikaji lagi.

Karut marutnya PPDB tahun ini menjadi catatan penting bagi pemerintah. Bahwa aturan, kebijakan dan sistim pendidikan nasional tidak konsisten, tidak ada kontinuitas, selalu berubah setiap berganti pemimpin dan membingungkan. Akhirnya, siswa menjadi korban ibarat ‘kelinci percobaan’ karena harus mematuhi kebijakan yang terus berganti. Itu sebabnya Indonesia harus mempunyai ‘blueprint’ pendidikan supaya aturan dan kebijakan berkesinambungan. Ini PR untuk legislatif dan eksekutif. **