Monday, 22 July 2019

Kontroversi Impor Minyak Goreng

Rabu, 26 Juni 2019 — 4:36 WIB

DATA impor pangan kembali menuai kontroversi. Kali ini impor minyak goreng. Seperti diberitakan sejumlah media kemarin bahwa impor minyak goreng belakangan meningkat.

Mengutip data Badan Statistik Nasional ( BPS), pada Mei 2019 impor minyak goreng sebesar 28,53 juta ton dengan nilai US$ 16,15 juta. Naik hampir dua kali lipat dibanding bulan April 2019 yang hanya 15,38 juta ton dengan nilai US$ 11,48 juta.

Jika dibandingkan bulan Mei tahun lalu, angka kenaikkan berkali lipat. Sebab, pada bulan tersebut impor minyak goreng hanya 4,21 juta ton dengan nilai US$ 4,62 juta. Sementara selama periode Januari- Mei 2019 total impor minyak goreng sebanyak 61,86 juta ton dengan nilai US$ 43,03 juta.

Minyak goreng tersebut diimpor dari Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura dan Papua Nugini.

Atas data impor minyak goreng ini, Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution masih meragukan. Alasannya, harga minyak goreng Indonesia lebih murah ketimbang di negara tetangga tersebut. Keraguan adanya impor minyak goreng juga diungkapkan Kementerian Perdagangan, kementerian yang berwenang mengeluarkan izin impor pangan.

Keraguan atas tingginya impor minyak goreng dapat dipahami mengingat negeri kita kaya akan bahan baku minyak goreng. Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Jadi kalau dikatakan harga minyak goreng Indonesia lebih murah dari negara tetangga, memang sudah seharusnya. Dengan harga yang murah, mestinya, Indonesia mampu bersaing dengan negara tetangga dalam mengekspor minyak goreng, bukannya mengimpor dari negara tetangga.

Jika kita – sebut saja, meyakini bahwa data impor minyak goreng itu akurat , maka ada dua hal yang perlu disinkronkan dalam kebijakan tata kelola pangan.

Pertama, data soal pangan baik menyangkut jumlah produksi, konsumsi dan stok, acap tidak sama antara kementerian/ badan pemerintah.

Kedua, adanya beda data dan tafsiran ini, menjadikan kebijakan soal tata kelola pangan – seperti impor pangan sering tidak padu. Soal impor beras misalnya pernah terjadi silang pendapat. Kementerian yang satu berpendapat perlu impor untuk mencegah kenaikan harga, sementara kementerian /badan/lembaga lain merasa tidak perlu impor karena stok berlimpah.

Kembali ke soal impor minyak goreng. Jika harga di negara tetangga lebih mahal, kenapa diimpor? Apakah untuk mencegah kenaikan harga akibat lonjakan permintaan di bulan Mei yang bertepatan dengan bulan Puasa dan Lebaran.

Kalau itu alasannya, berarti masih perlu sinkronisasi kebijakan dalam tata kelola pangan. Jika bukan karena itu, kita sepakat perlu ditelusuri apa penyebabnya. (*).