Sunday, 15 September 2019

Jokdri Dituntut 2,5 Tahun, Kuasa Hukum: Belum Ada Pasal yang Dibuktikan

Kamis, 4 Juli 2019 — 22:19 WIB
Terdakwa kasus dugaan penghilangan barang bukti pengaturan skor Joko Driyono (toga)

Terdakwa kasus dugaan penghilangan barang bukti pengaturan skor Joko Driyono (toga)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa pengrusakan barang bukti atas kasus dugaan pengaturan skor, Joko Driyono (Jokdri), 2,5 tahun pidana penjara. JPU menilai, Jokdri terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 235 juncto 233 juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Jokdri, Mustofa Abidin menilai, Jaksa tidak dapat membuktikan kalau kliennya terbukti bersalah atas kasus tersebut. Hal ini, lanjutnya, dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan.

(BacaJokdri Dituntut 2,5 Tahun Penjara)

“Bagi kami, kami tidak mempersoalkan pasal mana yang dianggap Jaksa terbukti dilakukan oleh terdakwa. Karena sampai saat ini, kami merasa bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dari kelima pasal tersebut menurut kami masih belum ada satupun yang buktikan oleh Jaksa Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan,” ujar Mustofa ditemui seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2019).

Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan nota pembelaan atau pledoi. Ada dua pledoi yang akan dibacakan pada agenda persidangan berikutnya, yakni pledoi dari pihak kuasa hukum terdakwa dan dari terdakwa sendiri. Pledoi tersebut akan dibacakan pada Kamis (11/7/2019).

Ia mengatakan, pledoi yang dibuat oleh tim kuasa hukum akan lebih membahas perihal fakta persidangan. Lainnya dengan pledoi yang dibuat oleh Jokdri nanti.

“Semoga nanti dalam pledoi kami punya waktu yang lumayan, kami akan membahas satu per satu pasal-pasal yang didakwakan tersebut. Sehingga keinginan kami atau tujuan kami, adalah untuk membuktikan bahwa kelima dakwaan yang didakwakan penuntut umum tersebut, satu pun menurut kami berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, tidak bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan,” jelasnya.

“Sementara itu) Pledoi yang disampaikan oleh terdakwa mungkin bisa jadi memang hal-hal atau fakta terkait atau yang dialami oleh terdakwa. Kalau untuk fakta-fakta hukum, argumentasi hukum, itu sudah menjadi bagian dari pledoi penasihat hukum,” sambung Mustofa.

Diberitakan sebelumnya,  Jokdri merupakan terdakwa pengrusakan barang bukti atas kasus pengaturan skor. Jokdri ditahan sejak 25 Maret 2019 setelah menjalani pemeriksaan sebanyak lima kali di Polda Metro Jaya.

Pada persidangan hari ini, JPU menuntut Jokdri dua tahun enam bulan pidana penjara. Jaksa menilai terdakwa terbukti melanggar pasal 235 juncto pasal 233 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun, terdakwa dinilai tidak terbukti melanggar Pasal 235 juncto Pasal 231 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUH Pidana, di mana pasal tersebut termasuk dalam dakwaan alternatif kedua primair dari JPU.

Adapun beberapa hal yang dianggap meringankan mantan Plt Ketua Umum PSSI tersebut dalam tuntutannya, yakni terdakwa mengakui perbutannya dan bersikap sopan. Sementara hal yang memperberat, yakni mempersulit penyidikan yang ditangani Satgas Anti Mafia Bola. (Firda/win)