Tuesday, 23 July 2019

Semoga Pengisian Wagub Tak Diayun

Kamis, 4 Juli 2019 — 6:41 WIB

SETELAH 10 bulan kursi wakil gubernur (Wagub) Pemprov DKI Jakarta dibiarkan kosong melompong, akhirnya DPRD menjadwalkan pemilihan pengganti Sandiaga Uno digelar pada 22 Juli 2019.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD kini tengah menyempurnakan tata tertib pemilihan wagub. Mekanisme pemilihan orang nomor dua di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu dirancang melalui rapat paripurna.

Mendapat kabar itu, publik baik warga biasa atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengawasi proses pemilihan wagub.

Bukan itu saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya juga diharapkan melakukan hal serupa. Langkah ini untuk mencegah adanya praktik politik uang saat proses pemilihan wagub.

Desakan ini tentu saja bisa dipahami, karena selama ini terkesan ada yang mengayun dan menggoreng dalam pengisian kursi wagub. Akibatnya, 10 bulan Gubernur Anies Baswedan ‘menjomblo’.

Kursi wagub ditinggal Sandiaga pada 10 Agustus 2018, karena yang bersangkutan maju menjadi cawapres mendampingi Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dan ingin fokus di Pilpres 2019.

Tidak bermaksud mencurigai siapapun, kehadiran PPATK, KPK, maupun penegak hukum lainnya dalam proses pengisian kursi wagub Pemprov DKI Jakarta memang dibutuhkan.

Hadirnya PPATK mengawasi pemilihan tokoh pengganti Sandiaga setidaknya diharapkan bisa mendeteksi bila ada aliran dana mencurigakan.

Begitu pula dengan KPK. Publik membutuhkan lembaga anti rasuah itu turun gunung karena memiliki radar super canggih untuk mendeteksi bila ada suap dalam proses pemilihan wagub.

Bongkar dan tindak tegas siapapun melakukan praktik tak terpuji yang mendompleng di pusaran pengisian kursi wagub. Publik menginginkan proses pemilihan wagub bersih dari praktik yang melanggar hukum.

Selain itu, publik berharap pengisian kursi wagub tidak diayun-ayun terus. Ingat sudah 10 bulan Anies ‘menjomblo’. Kondisi seperti ini tentunya merugikan warga baik dalam hal pelayanan maupun roda pembangunan. @*