Saturday, 21 September 2019

Ucapan Terima Kasih Tak Harus Kasih Hadiah

Sabtu, 6 Juli 2019 — 7:38 WIB

KITA sering mendengar istilah gratifikasi dan suap. Kedua istilah ini beda makna, tetapi maksud yang dikandung di dalamnya adalah sama, sebagai ucapan terima kasih yang pada ujungnya dapat ‘menyuburkan’ praktik korupsi.

Itulah sebabnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas mewajibkan setiap penyelenggara /pejabat negara yang menerima gratifikasi melaporkan kepada KPK.

Penyelenggara/pejabat negara meliputi pimpinan lembaga tertinggi negara, mulai dari presiden, menteri, dirjen, kepala dinas, kepala kantor, gubernur, bupati/walikota, camat, lurah dan semua pegawai negeri, apa pun status dan jabatannya.

Sedangkan  gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, sering disebut hadiah baik berupa uang, barang, fasilitas, diskon harga, penginapan, tiket dan segala jenis hadiah lainnya.

Sering dipersoalkan, memberi hadiah secara iklhas sebagai ucapan terima kasih, bukanlah gratifikasi. Apalagi pemberian itu diberikan setelah pelayanan selesai. Pemberian itu diberikan bukan untuk mempengaruhi proses pelayanan.

Beda dengan suap yang diberikan karena ada komitmen sebelumnya untuk mempengaruhi pelayanan, terselip janji akan memberikan sesuatu kalau permohonan yang dikehendaki dikabulkan. Bahkan dalam suap ada transaksi dengan nilai nominal tertentu yang akan diberikan kemudian.

Lantas bagaimana kalau ada relasi yang kebetulan penyelenggara/pejabat negara ulang tahun, hajatan atau gelar syukuran? Jawabnya termasuk gratifikasi jika memberikan hadiah. Karenanya si penerima wajib melaporkan kepada KPK.

Bagaimana pula dengan hadiah orangtua murid kepada wali kelas saat pembagian raport? Jawabnya juga sama termasuk gratifikasi, jika di sekolah negeri karena guru berstatus pegawai negeri –Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pertanyaannya mengapa gratifikasi dilarang? Dikhawatirkan dapat menumbuhkan bibit kolusi di kemudian hari, terutama pada pelayanan yang berulang, di mana penerima dan pemberi rutin bertemu pada periode tertentu, misalnya setahun sekali. Jika hadiah sudah menjadi kebiasaan, tahap berikutnya merupakan “kebutuhan” bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan persoalan. Di sinilah perlunya kesadaran diri dari semua pihak untuk tidak mencari –cari peluang terjadinya penyelewengan dan penyimpangan demi memenuhi “kebutuhan” bersama tadi. Ucapan terima kasih dan selamat tak harus dengan memberi hadiah. (*)