Sunday, 21 July 2019

Kepala Daerah Lagi-lagi Korupsi

Jumat, 12 Juli 2019 — 11:56 WIB

TERWUJUDNYA pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) sepertinya masih di awang-awang. Seperti peribahasa, jauh panggang dari api. Sengkarut yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan daerah, korupsi, suap, main mata dengan pengusaha yang ingin memuluskan proyek, belum bisa dihentikan.

Kepala daerah kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK seperti menunggu giliran saja. Terbaru, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) ditangkap Tim Satgas KPK dalam kasus dugaan suap izin proyek reklamasi pesisir Pulau Piayu. Kasus ini juga melibatkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Edy Sofyan; Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP, Budi Hartono.
Dalam kasus ini disita uang 6.000 dolar Singapura atau sekitar Rp60 juta.

Nurdin Basirun, menempati nomor urut ke-15 daftar gubernur yang dicokok KPK sejak 2004. Sedangkan kepala daerah setingkat bupati atau walikota, sudah 107 orang yang ditangkap. Belum lagi wakil rakyat, mulai dari anggoda DPRD, DPR RI, bahkan Ketua DPR RI, juga terjerat korupsi. Sekedar mengingatkan, tahun lalu anggota DPRD Malang, Jatim, seperti ‘bedol desa’ pindah ke tahanan KPK, setelah 41 dari 45 anggotanya ditangkap dalam kasus suap.

Gencarnya operasi yang dilakukan lembaga anti-rasuah, tak membuat eksekutif maupun legislatif nyalinya ciut untuk berbuat curang. Terbukti, praktik curang terus terjadi. Gerakan anti korupsi yang digaungkan berbagai pihak, hanya angin lalu. Kepala daerah yang juga ikut menabuh genderang perang melawan korupsi, ibarat berakting belaka. Seperti kucing-kucingan dengan aparat.

Mengapa kepala daerah masih nekat menerima suap, korupsi atau kongkalikong dengan pengusaha ? Ini pertanyaan yang tak pernah ada jawaban pasti. Kepala daerah, diusung oleh partai politik. Untuk memenangkan pertarungan dalam pemilu, tentu ada ongkos politik. Ongkos politik yang mahal inilah yang disebut-sebut pemicu utama yang membuat kepala daerah terpaksa mengumpulkan pundi-pundi uang.

Padahal ketika tertangkap aparat, parpol pengusung jelas tak akan menolong. Bahkan langsung dipecat dari keanggotaan partai. Risiko masuk penjara bertahun-tahun ditanggung sendiri.

Sampai detik ini, belum ada formula manjur untuk memberangus korupsi yang sudah berurat dan berakar di negeri ini. Karena sejujurnya, belum semua pihak punya komitmen dan tujuan yang sama, membersihkan negeri ini dari praktik suap dan korupsi.

Yang bisa dilakukan kini hanyalah meminimalisir korupsi, dengan meningkatkan pengawasan. Semua punya tanggung jawab sama. Inspektorat Daerah, wajib meningkatkan pengawasan. Kontrol masyarakat juga jangan berhenti. Kita ingin negeri ini bersih dari praktik curang, meski jalan yang dilalui sangat panjang. Kita harus terus mendorong KPK untuk membongkar sengkarut korupsi di semua lini. **