Tuesday, 20 August 2019

Sidang Praperadilan Pengamen Cipulir

Kuasa Hukum: Mereka Menuntut Permohonan Maaf dan Ganti Rugi

Senin, 22 Juli 2019 — 14:39 WIB
Kuasa Hukum empat pengamen Cipulir, dari LBH Jakarta, Oky Wiratama Siagian, di PN Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019). (firda)

Kuasa Hukum empat pengamen Cipulir, dari LBH Jakarta, Oky Wiratama Siagian, di PN Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019). (firda)

JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan dengan pemohon empat pengamen salah tangkap di Cipulir, pada Senin (22/7/2019).

Sebelumnya, sidang ini digelar pada Rabu (17/7/2019) di PN Jakarta Selatan. Namun sidang ditunda dikarenakan berkas-berkas dari pemohon belum lengkap.

Kuasa Hukum dari LBH Jakarta Oky Wiratama Siagian mengatakan, pihaknya telah melengkapi berkas berupa berita acara sumpah (BAS) advokat yang asli. Di mana sebelumnya, ia hanya membawa fotocopyannya saja.

“Sebenarnya dari pengadilan butuh berita acara sumpah yang asli, kemarin udah ada tapi saya bawa fotokopiannya aja. Tapi hari ini dilengkapi aja,” ujar Oky ditemui di lokasi, Senin (22/7/2019).

Ia menjelaskan, agenda persidangan hari ini, yakni pembacaan praperadilan dan mendengar jawaban dari termohon. Adapun termohon dalam sidang praperadilan ini ialah Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan Kementrian Keuangan.

Oky berharap, melalui sidang praperadilan ini keempat pengamen ini, Fikri, Pau, Ucok dan Fatahillah mendapatkan ganti rugi. Hal ini buntut dari salah tangkap atas kasus pembunuhan di Cipulir, Jakarta Selatan, pada 2013 silam. Akibat salah tangkap tersebut, keempat pengamen ini harus mendekam di Lapas Anak Tangerang hingga 2016.

“Harapannya klien kami para pengamen Cipulir bisa mendapatkan hak-hak ganti kerugian. Karena memang mereka telah melampaui proses peradilan yang sesat dari di tahap kepolisian, kejaksaan, sampai akhirnya keluar putusan yang sudah inkrah, suudah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa klien kami ini, empat anak pengamen Cipulir ini tidak bersalah sama sekali. Oleh karenanya dibebaskan dan berhak mendapatkan ganti kerugian,” jelas Oky.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dituntut ganti rugi oleh LBH Jakarta atas perkara salah tangkap dalam kasus pembunuhan.

Korban salah tangkap itu mengajukan sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan. Adapun korban yang mengajukan, yakni empat orang pengamen yang masih di bawah umur saat penangkapan, yakni Fikri, Fatahillah, Ucok dan Pau. Keempatnya ditangkap Jatanras Polda Metro Jaya pada 2013 silam, bersama dua pengamen lainnya.

Keenamnya ditahan karena dituduh melakukan pembunuhan di kolong jembatan samping kali Cipulir, Jakarta Selatan. Selanjutnya, keenamnya divonis hakim bersalah dan harus mendekam di balik jeruji besi. Belakangan, keenam pengamen ini dinyatakan tidak bersalah atas kasus pembunuhan tersebut.

Keenamnya dinyatakan tidak bersalah dalam putusan Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016. Mereka bebas pada tahun 2013.

Tak hanya diduga melakukan salah tangkap, polisi juga dituduh melakukan kekerasan terhadap para pengamen itu agar mau mengaku melakukan pembunuhan.

Oleh karena itu, LBH Jakarta kembali memperjuangkan hak ganti rugi atas penahanan tersebut. Namun tak hanya ganti rugi, mereka juga meminta agar Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta mengakui semua kesalahannya akibat salah tangkap dan tindak intimidasi yang telah dilakukan. (firda/mb)