Sunday, 18 August 2019

Proyek Percontohan

Sistem Penempatan Satu Kanal Tidak Mencabut Moratorium ke Arab Saudi

Selasa, 23 Juli 2019 — 12:18 WIB
Achmad, perwakilan Syarikah Arab Saudi di pertemuan bisnis dengan Apjati.(tri)

Achmad, perwakilan Syarikah Arab Saudi di pertemuan bisnis dengan Apjati.(tri)

JAKARTA – Sistem penempatan satu kanal pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi adalah pilot project (proyek percontohan) yang disepakati Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.

Dalam kesepakatan tersebut disebutkan, PMI akan ditempatkan untuk kurun waktu, wilayah dan jabatan tertentu.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam sambutan yang dibacakan  Plt Dirjen Binapenta Edi Purnomo dalam pertemuan bisnis (bisnis meeting)  antara Asosiasi Perusahaan Penempatan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) dengan 18 syarikah (agen tenaga kerja Arab Saudi) di Jakarta, Senin petang (22/7/2019).

Menaker seperti dikutip Edi Purnomo menjelaskan, dasar hukum penempatan satu kanal adalah Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.

Menteri mengingatkan sistem penempatan satu kanal adalah proyek percontohan (pilot project) yang disepakati Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab “Penempatan ini tidak mencabut pelarangan (moratorium) penempatan ke Saudi dan sejumlah negara di timur tengah lainnya.”

Ditambahkan,  kedua negara punya pengawasan penuh atas penempatan satu kanal ini. Karena itu perusahaan yang terlibat juga dibatasi jumlahnya, dimana di Indonesia terseleksi 57 perusahaan dan 18 syarikah yang dipilih Kerajaan Saudi.

“Jika, hasil evaluasi berjalan baik dan tak ada kendala berarti maka akan diteruskan dan mungkin akan diadopsi ke penempatan negara Timur Tengah lain,” ujar Hanif.

Ahmad, mewakili syarikah Saudi mengatakan perusahaan mereka terpercaya, sangat peduli pada perlindungan, hingga menghadirkan pengacara jika dibutuhkan.

“Setiap pekerja mendapat telepon seluler yang setiap saat bisa terhubung dengan konsuler Indonesia, ” kata Ahmad.

Dia juga menyatakan syarikah komit dan taat pada regulasi yang sudah ditentukan.

Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah mengatakan,  gaji PMI atau lebih dikenal dengan TKI juga akan lebih terjamin, karena akan langsung masuk ke rekening yang bisa dipantau syarikah yang bertindak sebagai majikan.

“Jadi kalau ada pengguna yang telat membayar gaji PMI langsung akan mendapat teguran dari syarikah,” kata Ayub.

Untuk proyek percobaan ini, ditargetkan penempatan dapat dilakukan pada September tahun ini. “Yang akan kami utamakan adalah penempatan eks TKI Saudi  yang sudah jelas kompetensinya, sambil menunggu TKI lain yang akan mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi,” jelas Ayub.

Apjati, lanjutnya, juga menyiapkan krisis center di lima kota Arab Saudi, yaitu Jeddah, Damam, Riyadh, Mekkah dan Madinah.(tri)