Saturday, 17 August 2019

Hapus Diskriminasi

Kamis, 25 Juli 2019 — 6:58 WIB

Oleh Harmoko

Perbedaan manusia di hadapan Sang Pencipta bukan karena status sosial ekonominya. Bukan karena hartanya, bukan kedudukannya, bukan pula pangkat dan jabatannya, tetapi ketakwaannya.

Begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang utama adalah kepedulian terhadap sesama, ikut serta secara aktif dalam memajukan bangsa, minimal di lingkup terkecil tempat tinggalnya dan tempat kerjanya.

Parameter seseorang ikut berjasa atau tidak di lingkungannya, bukan dilihat dari latar belakang status sosial ekonominya, tempat tinggalnya, jenis kelamin dan profesinya.

Sejarah mencatat di era perjuangan mengusir penjajah hingga negeri kita merdeka, rakyat dari kalangan mana pun, lelaki dan perempuan ikut ke medan laga. Inilah perjuangan sejati tanpa diskriminasi.

Hendaknya perlakuan tanpa diskriminasi diterapkan dalam mengisi kemerdekaan untuk mencapai tujuan negara yang adil makmur, masyarakat sejahtera lahir batin.

Ini mengacu kepada sebuah pedoman bahwa lelaki perempuan, kaya miskin, diberi kesempatan yang sama untuk ikut berkiprah dalam mengisi kemerdekaan, ikut andil dalam program pembangunan, sesuai dengan profesinya.

Kita sadar pembangunan suatu negara untuk menciptakan kesejahteraan, menghendaki partisipasi aktif secara maksimal dari semua kalangan, tidak
terkecuali kaum perempuan. Bahkan, kita tak dapat menyangkal besarnya sumbangsih wanita terhadap kesejahteraan keluarga, dalam arti yang lebih luas – kesejahteraan masyarakat dan masa depan bangsa.

Kita bersyukur negeri kita sejak lama tak lagi membeda- bedakan kedudukan pria dan wanita. Dilegalkan melalui UU No 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Penerapannya tak ada perbedaan upah antara lelaki dan perempuan, tak membatasi peluang bagi perempuan untuk menduduki jabatan.
Kalau pun jumlah pejabat perempuan lebih sedikit ketimbang lelaki, itu bukan soal diskriminasi, tetapi lebih kepada pertimbangan komposisi dan penyesuaian posisi.

Sebab, persamaan hak tak berarti sama segalanya, sama juga jumlahnya. Ada hal tertentu yang patut menjadi acuan dalam mengembangkan karir dengan tidak bertentangan dengan kodrati seperti diisyaratkan Ismail Marzuki melalui lagu ” Sabda alam” ciptaannya. Inilah petikan liriknya:

“Diciptakan alam pria dan wanita
Dua makhluk dalam asuhan dewata
Ditakdirkan bahwa pria berkuasa
Adapun wanita lemah lembut manja
Wanita dijajah pria sejak dulu
Dijadikan perhiasan sangkar madu
Namun ada kala pria tak berdaya
Tekuk lutut di sudut kerling wanita”

Lagu ini menggambarkan bahwa pria dan wanita adalah sama- sama ciptaan Tuhan. Kalau pun terdapat perbedaan, itu karena adanya kelebihan dan
kekurangan masing- masing, tetapi keduanya saling melengkapi, bukan menyikapi dengan mengedepankan diskriminasi.

Yang perlu didorong adalah bagaimana potensi yang dimiliki digunakan seluas dan semaksimal mungkin untuk membangun keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, melalui profesi masing-masing.

Rujukan penilaian atas profesi yang dijalankan adalah prestasi, bukan melihat latar belakangnya, apalagi jika sampai mengelompokkan pria dan
wanita.

Ini menutut kepada kita semua, baik pejabat yang ada di birokrat, eksekutif, legislatif, yudikatif perlu menyamakan persepsi dan komitmen
yang jelas bahwa tanpa diskriminasi tak sebatas memberi peluang. Tak sebatas dalam rekrutmen, tetapi selama proses evaluasi, penilaian,
pemberian penghargaan, termasuk ketika menjatuhkan sanksi.

Kita tentu mengapresiasi upaya terus menerus menghapus sikap diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan upaya peningkatkan kesejahteraan baik yang dilakukan pemerintah dan swasta.

Meski begitu, tak berlebihan sekiranya kita perlu mengantisipasi jangan kemudian penghapusan diskriminasi dapat melahirkan embrio kolusi dan
korupsi.

Kita cegah jangan sampai adanya oknum yang mencoba bernegosiasi melakukan pungli dan korupsi dengan memanfaatkan pelayanan tanpa diskriminasi.

Itulah sebabnya pelayanan tanpa diskriminasi perlu diikuti dengan evaluasi diri dari mereka yang memiliki kewenangan memberi dan mengatur pelayanan.

Evaluasi diri berarti menyangkut sikap mental dan moral, akhlak. Bahwa apa yang diberikan adalah tugas dan kewajiban, bukan karena memandang latar belakang. Karena siapa pun dia, adalah sama makhluk ciptaan Tuhan. Yang membedakan hanyalah takwanya seperti disebutkan di awal tulisan ini. ***