Saturday, 24 August 2019

RUU Pertanahan Untuk Siapa

Sabtu, 27 Juli 2019 — 6:44 WIB

BANYAK pihak, termasuk akademisi dan pemerhati lingkungan meminta agar  pemerintah dan DPR menunda pengesahan RUU Pertanahan. Sejumlah  anggota dewan pun sependapat agar pengesahan tidak harus dilakukan dalam periode DPR yang sekarang. Alasannya, RUU Pertanahan belum banyak menyerap aspirasi dan masukan dari pihak – pihak terkait, di antaranya dari kalangan akademisi dan praktisi yang konsen terhadap pelestarian lingkungan ( hutan).

Tidak itu saja, materi RUU Pertanahan dinilai minim pasal mengenai reforma agraria yang dapat berakibat merugikan kepentingan petani, khususnya buruh tani dan petani penggarap. Begitu pun penyelesaian konflik agraria dan pertanahan belum banyak diatur, padahal penyelesaian konflik sangat diharapkan untuk memberikan kepastian hukum.

Dalam sejumlah diskusi menyoal RUU Pertanahan, banyak aspek yang dikritisi di antaranya menyangkut hak ulayat masyarakat hukum adat, hak atas tanah untuk warga negara asing dan badan hukum asing. Juga hak jangka waktu hak guna usaha, hak guna bangunan. Belum lagi soal rencana pembentukan bank tanah yang perlu dikaji lagi karena dikhawatirkan mengarah kepada liberalisasi.

Jika aspek krusial ini tidak segera diakomodir dalam RUU Pertanahan dapat diduga akan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.Jika mnim manfaat, jutsru menimbulkan masakah baru, lantas buat apa dipaksakan untuk segera disahkan.

Lebih baik menunda, tetapi hasilnya maksimal untuk kemaslahatan umat, khsusunya rakyat di kawasan pedesaan.

Kita tahu bahwa pertanahan menyangkut hajat hidup rakyat, bangsa dan negara. Karenanya aspek keadilan wajib menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan dengan merujuk kepada nilai – nilai dasar UU Pokok Agraria 1960.

Keadilan dimaksud tidak hanya dalam bidang ekonomi, juga aspek sosial dan ekologi. Jika rancangan undang – undang lebih mengutamakan aspek eknomi, tetapi tidak adil secara sosial, maka rakyat kecil yang akan terpinggirkan.

Dalam hal ini adalah masyarakat desa dan adat. Jika aspek eknomi dan investasi yang menjadi pertimbagan, maka kerusakan lingkungan boleh jadi kian memprihatinkan.

Kita berharap RUU Pertanahan tidak sebatas tidak sekadar menjadi alat legalisasi tanah, jaminan bagi investasi, tetapi tidak menyentuh persolan mendasar ketimpangan struktur agraria.  Yang utama RUU Pertanahan ini mampu melindungi setiap warga negara atas hak tanahnya, keadilan bagi warga dalam sertfikasi hak atas tanah, penyelesaian koflik agraria serta rformasi agraria.

Di sisi lain, RUU Pertanahan mampu menyinkronkan dengan ratusan undang – undang terkait tanah yang masih tumpang tindih.(*).