Saturday, 24 August 2019

Ingat, BUMN Itu Bukanlah Badan Usaha Milik Nenek

Jumat, 9 Agustus 2019 — 6:44 WIB
dirut bumn

EKS Dirut Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, Rabu lalu ditahan KPK. Sebelumnya sejumlah Dirut BUMN juga ditangkap KPK, misalnya DJ Lino Dirut Pelindo III, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dan Dirut PLN Sofyan Basir. Heran, Dirut BUMN pada korupsi, memang BUMN kepanjangan: Badan Usaha Milik Nenek?

Namanya badan usaha milik negara, tentu saja perusahaan itu harus menjalankan bisnis di mana keuntungannya masuk kas negara, untuk memperkuat APBN. Di masa Orde Baru, BUMN jarang yang untung. Masuk era reformasi, banyak BUMN yang sakit-sakitan sehingga harus dilikuidasi. Di masa Orde Baru ada 400-an BUMN, tapi setelah era reformasi tinggal 115-an.

Penyusutan itu terjadi karena ada yang dijual, ada pula yang dilikuidasi karena jika dipertahankan malah merongrong uang negara. Seharusnya mereka memberi keuntungan untuk negara, malah harus ditomboki dari tahun ke tahun.

Tapi BUMN yang untung, kadang malah dijadikan “sapi perah” oleh pemerintah. Jaman Orde Baru misalnya, ada sejumlah BUMN harus menyisihkan keuntungannya untuk menghidupi Yayasan Super Semar. Padahal dalam prakteknya dana yang seharusnya untuk membiayai mahasiswa/pelajar tidak mampu, malah dipinjamkan ke pihak ketiga dan banyak yang tak kembali (ngemplang).

Di era pemerintahan Jokowi BUMN Pertamina terkena “penugasan” untuk program BBM satu harga di Papua. Rakyat Irian Barat –nama semula– berhasil menikmati harga BBM yang sama di Jawa, tapi keuangan Pertamina babak belur. Paling tragis, ketika Dirut Pertamina Karen Gustiawan mencoba berinvestasi, malah salah urus sehingga masuk penjara.

Dirut PLN begitu juga. Karena tergiur suap Rp 4,5 miliar, Sofyan Basir ikut bermain dalam pembangunan PLTU Riau-I. Kini sudah jadi pasien KPK. Ironis kan, Dirut PLN kok malah “kesetrom” dana suap. Begitu juga RJ Lino Dirut Pelindo II, dia sudah 3 tahun jadi tersangka KPK, tapi hingga kini belum masuk Pengadilan Tipikor.

Dari tahun 2015, setidaknya telah terjadi 4 Dirut BUMN yang jadi pasien KPK dan Kejaksaan gara-gara kasus korupsi. Yang namanya uang banyak membuat orang terlena. Dalam kapasitas Dirut, mereka terjebak menyelewengkan uang negara. Memangnya BUMN itu kepanjangan Badan Usaha Milik Nenek, sehingga bisa diambil semaunya. – (gunarso ts)