Sunday, 22 September 2019

KPK Imbau Jaksa Kejari Surakarta Satriawan Serahkan Diri

Selasa, 20 Agustus 2019 — 22:05 WIB
Ilustrasi.

Ilustrasi.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang jaksa sebagai tersangka kasus suap proyek di Yogyakarta. Namun salah satu jaksa tersebut masih buron.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengungkap tersangka jaksa yang masih bersembuyi itu adalah Satriawan Sulaksono (SSL). Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Surakarta ini gagal diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT), Senin (19/8/2019).

“KPK mengimbau agar tersangka SSL, Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta agar bersikap koperatif dan menyerahkan diri ke KPK untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Alexander saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

Adapun seorang jaksa lainnya yang telah ditetapkan tersangka, yakni Eka Safitra (ESF), Jaksa dari Kejari Yogyakarta. Ia berhasil diamankan dalam OTT bersama Direktur Utama PT. Manira Arta Rama Mandiri (Mataram), Gabriella Yuan Ana (GYA), dan tiga orang lainnya.

KPK pun menetapkan Gabriella sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menduga ketiga orang tersangka ini melakukan praktik suap terkait lelang proyek pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo, Yogyakarta.

(BacaKPK Tetapkan Dua Jaksa Tersangka Suap Proyek di Yogyakarta)

Dalam kasus ini, KPK telah mengamankan uang Rp110,870 juta saat OTT sebagai barang bukti yang diduga merupakan bagian penerimaan suap dalam perkara itu.

Atas perbuatannya, Eka dan Satriawan diduga sebagai penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Gabriella diduga pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ys)