Sunday, 22 September 2019

KPK Kecewa Masih Ada Jaksa Korupsi

Selasa, 20 Agustus 2019 — 22:47 WIB
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. (dok)

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. (dok)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa kepada oknum jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta dan Surakarta yang menyalahgunakawan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri.

“KPK sangat kecewa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan tugas mencegah penyimpangan terjadi untuk mendukung pembangunan di daerah justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

Terlebih salah satu jaksa itu ditunjuk sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang seharusnya mengawasi jalannya proses lelang proyek pada pemerintah daerah.

“Tapi ini justru mengkondisikan proses lelang untuk memenangkan pihak tertentu,” tutur Alexander menyesalkan.

(BacaKPK Imbau Jaksa Kejari Surakarta Satriawan Serahkan Diri)

Ia menambahkan, sejatinya lembaga antirasuah memahami pembentukan TP4D oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sebagai langkah baik atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagaimana diketahui, Jokowi sempat menyinggung tentang lambannya penyerapan anggaran karena para kepala daerah takut mengambil kebijakan apabila pidana.

“Sangat disayangkan peran pegawasan ini malah menjadi lahan memperkaya diri sendiri dan pihak lain oknum tertentu,” imbuh Alexander.

KPK menetapkan dua orang jaksa, yakni Jaksa dari Kejari Yogyakarta Eka Safitri dan Jaksa di Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono sebagai tersangka kasus suap proyek di Yogyakarta. Selain mereka KPK juga menetapkan Direktur Utama PT. Manira Arta Rama Mandiri (Mataram), Gabriella Yuan Ana (GYA) sebagai tersangka.

(BacaKPK Tetapkan Dua Jaksa Tersangka Suap Proyek di Yogyakarta)

KPK menduga ketiga orang tersangka ini melakukan praktik suap terkait lelang proyek pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo, Yogyakarta.

Dalam kasus ini, KPK telah mengamankan uang Rp110,870 juta saat OTT sebagai barang bukti yang diduga merupakan bagian penerimaan suap dalam perkara itu.

(BacaTerkait Oknum Jaksa Kena OTT KPK, Kejagung Siap Beri Sanksi)

Atas perbuatannya, Eka dan Satriawan diduga sebagai penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Gabriella diduga pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ys)

Terbaru

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhamad Iqbal foto bersama peserta turnamen futsal Kadiv Humas Polri Cup 2019. (ist)
Minggu, 22/09/2019 — 11:21 WIB
Merajut Kebhinekaan Lewat Kadiv Humas Polri Cup 2019
Ratusan sopir dan ojek online geruduk mall di Jakarta Selatan.(adji)
Minggu, 22/09/2019 — 11:07 WIB
Dipicu Pemukulan oleh Security
Ratusan Sopir Taksi dan Ojek Online Geruduk Mall di Jalan Casablanca