Wednesday, 18 September 2019

Menangkan Gugatan di MA, PSI Minta Anies Maksimalkan Fungsi Trotoar Dan Bina PKL

Rabu, 21 Agustus 2019 — 14:04 WIB
Trotoar di  Jatibaru yang dimanfaatkan pedagang Kaki Lima.(dok)

Trotoar di Jatibaru yang dimanfaatkan pedagang Kaki Lima.(dok)

JAKARTA –  Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana memenangkan gugatan di Mahkamah Agung atas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Menurut William, dengan putusan Mahkamah Agung tersebut Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar mensterilkan jalur pejalan kaki atau trotoar dari para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Menurutnya, penutupan jalan hanya bisa dilakukan untuk kepentingan tertentu tapi bukan untuk PKL.

“Dalam Perda tersebut membolehkan gubernur menutup jalan atau trotoar untuk aktivitas berdagang. Sekarang udah nggak bisa lagi. Aturan tersebut sudah dihapus karena bertentangan dengan pasal 127 ayat 1 UU No.22 Tahun 2009,” kata Wiliam di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menjelaskan bahwa jalan umum hanya dapat ditutup itu hanya dengan alasan kegiataan keagamaan, kenegaraan, olahraga dan budaya. Sehinhga Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan harus menata ulang dan membina PKL di seluruh Ibu Kota.

“Tidak ada poin yang menyebutkan penutupan jalan diperbolehkan untuk kegiatan berdagang atau usaha lainnya,” tutur William.

Dia juga menyinggung pernyataan Anies yang beberapa kali menyebut alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki sehingga dia akan memperbanyak fasilitas pejalan kaki. Namun, William sebut ada kontradiksi ketika Anies memberi kelonggaran bagi PKL berjualan di trotoar.

“Ketika kita pakai kaki untuk berjalan di trotoar, tapi banyak PKL yang berada di Jalan, itu kepentingan pejalan kaki akan dirugikan. Jadi ada kontradiksi pemikiran, yang ada di benak pak Anies,” ungkap dia.

Sementara Anggota DPRD DKI Terpilih PSI, Idris Ahmad juga mengingatkan bahwa yang dilakukan PSI bukan berarti anti terhadap pedagang kecil, tetapi juga ada kepentingan pejalan kaki juga yang selama ini terganggu haknya menggunakan fasilitas umum.

“Kami dari PSI, bukan anti pedagang. Tapi kami mendorong Pemprov DKI tidak mengambil jalan pintas. Dengan mengambil langkah yang melanggar aturan. Karena PKL harus dibina dan ditempatkan di tempat yang aman, sesuai aturan, sehingga mereka pun bisa berdagang dan mencari nafkah secara baik dan tenang,” kata Idris.

“Juga yang paling penting, kami memperjuangkan hak pejalan kaki yang selama ini, di kota ini, masih belum mendapatkan haknya secara utuh,” imbuh dia menyudahi. (yendhi/tri)